Komisi V DPR Meminta Percepatan Progam Pembangunan Padat Karya Tunai

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 September 2022 17:33 WIB
Jakarta, MI - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR sepakat untuk mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) TA 2022 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa dan pelosok serta meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Adapun alokasi anggaran PKT bidang permukiman TA 2022 sebesar Rp2,11 triliun diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 60.466 tenaga kerja. Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae, mengatakan agar serapan APBN tahun anggaran 2022 bisa mempercepat program padat karya, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR. Capaian serapan APBN sampai dengan Agustus 2022 antara lain, Ditjen Cipta Karya realisasi keuangan 45,65 persen, realisasi fisik 48,88 persen. Ditjen Perumahan realisasi keuangan 57,31 persen, realisasi fisik 52,14 persen. "Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI," papar Ridwan Bae di ruang rapat Komisi V bersama Kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan tercatat hingga 30 Agustus 2022, realisasi penyerapan keuangan program padat karya Ditjen Cipta Karya sudah sebesar 50,15 persen dari total anggaran Rp2,11 triliun atau senilai Rp1,05 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah mencapai 17,28 persen dengan total menyerap tenaga kerja 23.648 orang. Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2023, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat. [Rivaldi] #Komisi V DPR

Topik:

Komisi V DPR Padat Karia Tunai

Berita Sebelumnya

Keluhan Para Pedagang Medan ke Puan Maharani: Kami Tidak Bisa Lagi Mengkuliahkan Anak!

Berita Selanjutnya

Puan Naik Kuda Kesayangan Prabowo Saat Berkunjung ke Hambalang

Berita Terkait

Politik
Jakarta, Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan mitra kerja, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (4/9). (Foto: Zul Sikumbang)

Komisi V DPR RI Dukung Kementerian PU Perbaiki Fasum Yang Rusak Akibat Demo

5 September 2025 16:06 WIB

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas. Foto: Dok MI/Pribadi

Usai Bupati Pati Sudewo, KPK Didesak Periksa Anggota Komisi V DPR (2019-2024) soal Korupsi Jalur KA

29 Agustus 2025 14:00 WIB

Nasional
Rofik Hananto (Dok. MI)

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya: DPR Desak Investigasi dan Reformasi Keselamatan Laut

6 Juli 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko (Dok. MI)

Tragedi Air India, DPR Minta Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Penerbangan

13 Juni 2025 19:45 WIB

Politik
RDPU Komisi V DPR bersama Perwakilan Pengemudi Transportasi Online (Foto: Ist)

Komisi V Bakal Panggil Menhub Dudy Pekan Depan

21 Mei 2025 18:34 WIB

Politik
Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perwakilan pengemudi transportasi online (Foto: Ist)

Ojol Minta DPR Desak Menhub Revisi Aturan Batas Maksimal Potongan Biaya Aplikasi

21 Mei 2025 16:34 WIB