Gerah dengan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Hasto: Prestasi Kalian Apa?
Adelio Pratama
Diperbarui
17 September 2022 23:08 WIB
Jakarta, MI - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gerah dengan sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hasto mengatakan tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM.
Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," jelas Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Lantas Hasto, menerankan dari sisi hulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam.
Pemerintah juga, lanjut Hasto, membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena Covid-19 melanda.
Oleh karena itu, tegas Hasto, harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara.
Hasto menilai prestasi Presiden Jokowi sangat luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, banyak dunia mengapresiasi perekonomian Indonesia.
Selain itu, Hasto menyampaikan banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.
Seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.
"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," kata Hasto.
Daripada mengkritik pemerintah, Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," pungkasnya.
BBM
Topik:
BBMBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB
Politik
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
Politik
Pengamat: Luhut Menyebarkan Hoax, Kenapa Tidak Diproses Secara Hukum?
17 Juli 2024 11:30 WIB
Ekonomi
Bantah Pembatasan BBM Bersubsidi, Menko Airlangga: Sedang Disiapkan Skenarionya
16 Juli 2024 20:35 WIB
Ekonomi
DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi!
16 Juli 2024 13:59 WIB