Dukung Pernyataan Jokowi, Sultan: Sikap Parpol Terkesan Melampaui Konstitusi

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 27 Oktober 2022 11:04 WIB
Jakarta, MI - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar partai politik tidak sembrono dalam mengusulkan bakal calon presiden pada pemilu mendatang. Menurutnya, sikap politik Partai politik selama ini terkesan sudah melampaui konstitusi yang memberikan keistimewaan sistem presidensial. Sehingga kami mengusulkan bahwa keberadaan parpol perlu diatur secara mendasar melalui konstitusi UUD 1945. "Apabila kita cek pasal-pasal dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, partai politik tak dibahas khusus, melainkan dalam pasal-pasal terpencar. Kata ‘partai politik’ hanya ada empat saja," ungkap Senator muda asal Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Kamis (27/10). Ini menunjukkan bahwa konstitusi tak mengatur masalah-masalah penting partai, kecu­ali diatur secara leluasa para politikus yang notabene elite partai di parlemen dan pemerintahan sebagai pembuat perundang-undangan. Dasar hukum partai politik memang lebih merujuk pada perundang-undangan. "Sebagai lembaga demokrasi, tidak seharusnya parpol hanya dikuasai oleh elit tertentu dengan manajemen layaknya korporasi yang tidak demokratis. Oleh karena itu, Parpol harus didefinisikan secara tegas dan jelas oleh konstitusi sebagai instrumen politik milik publik," tegasnya. Lebih lanjut mantan aktivis KNPI dan HIPMI ini meminta agar presiden Jokowi untuk bersedia melakukan pembaharuan sistem dan institusi politik di Indonesia sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Saya kira Presiden bersedia untuk mewariskan institusi politik yang sehat bagi sistem politik Indonesia sebagai legacy demokrasinya. "Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab politik untuk mengevaluasi keberadaan lembaga parpol saat ini. Mengingat pentingnya keberadaan Parpol sebagai lembaga dan instrumen demokrasi yang menentukan calon pemimpin dan arah kebijakan perjalanan bangsa ini ke depan," tutupnya.

Topik:

Sultan B. Najamudin DPD RI Presiden Jokowi

Berita Sebelumnya

Marak Kasus Gagal Ginjal Akut, DPD Meminta Pemerintah Edukasi Kesehatan Anak dan Penggunaan Obat-obatan

Berita Selanjutnya

Bisakah Utusan Golongan Masuk Kembali ke MPR?

Berita Terkait

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB

Nasional
Pelantikan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI (Foto: Ist)

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

19 Mei 2025 15:06 WIB

DPD
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung (Dok.MI)

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

28 April 2025 17:13 WIB