Wacana Subsidi Kendaraan Listrik, DPR: Hanya Menguntungkan Pengusaha 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 2 Desember 2022 16:12 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi yang membidangi Energi DPR atau Komisi VII, Mulyanto, menilai wacana pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik hanya akan menguntungkan pengusaha sementara masyarakat kecil tidak mendapat keuntungan. Padahal, seharusnya pemerintah lebih fokus dalam membangun ekosistem green energy ini, lebih khusus adalah infrastruktur pendukungnya. "Jangan sampai ketika mobil listriknya dibeli masyarakat, maka ekosistemnya belum terbentuk," kata Mulyanto kepada wartawan, Jum'at (2/12). Politikus PKS ini, juga meminta pemerintah tidak mengobral janji soal subsidi tersebut, mengingat anggaran negara tengah kurang baik. Menurutnya, pemerintah seharusnya mensubsidi hal lain yang lebih penting dibandingkan pembelian kendaraan listrik. Pasalnya, kata dia, wacana subsidi tersebut tidak relevan dengan tujuan utama memasyarakatkan penggunaan energi hijau. "Hal yang perlu diprioritaskan Pemerintah dalam mengembangkan penggunaan energi hijau adalah membangun ekosistem dan infrastruktur yang komprehensif," ungkapnya. Tak hanya itu saja, Mulyanto juga khawatir dengan kebijakan itu yang akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, karena pemerintah bukannya mensubsidi masyarakat kecil, tapi malah mensubsidi kalangan mampu dan pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya menyebut pemerintah akan mengucurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik pada tahun depan. Luhut mengatakan pemerintah tengah menggodok besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bertenaga listrik. Dia menyatakan besaran subsidi yang akan dikucurkan berkisar kurang lebih Rp6 juta khusus untuk subsidi pembelian sepeda motor listrik. "Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi, misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp6 juta? Di Thailand mungkin Rp7 juta, mungkin kita Rp6,5 juta kira-kira berkisar segitu," kata Luhut pada acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa (29/11). Luhut juga menyampaikan bahwa pembelian mobil listrik akan disubsidi seperti halnya motor listrik. Hal itu dilakukan guna mengurangi pembelian bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi yang di dalamnya termasuk untuk BBM telah mencapai Rp184,5 triliun hingga 31 Oktober 2022. Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang mencapai Rp144,4 triliun. Luhut mengklaim bahwa penggunaan kendaraan listrik bakal mendorong penghematan pengeluaran untuk keperluan transportasi khususnya bagi bahan bakar. "Kita hitung-hitung tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik dari pada sepeda motor dan mobil [bahan bakar] fosil," ujarnya. Selain pembelian, pemerintah turut menyiapkan skema subsidi untuk konversi mesin kendaraan dari konvensional ke berbasis baterai listrik. #Kendaraan Listrik

Topik:

kendaraan listrik subsidi

Berita Sebelumnya

Jelang Pergantian Tahun, DPR Meminta BMKG Aktif Sampaikan Mitigasi Bencana

Berita Selanjutnya

Sah! DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa

Berita Terkait

Ekonomi
Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Korupsi Pertamina Dicurigai Dimanfaatkan untuk Beralih ke Kendaraan Listrik

27 Februari 2025 19:08 WIB