Dear Ketua KPU dan PDIP, 8 Fraksi di Senayan Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup

Albani Wijaya

Diperbarui 3 Januari 2023 20:41 WIB

Jakarta, MI - Para anggota DPR dengan tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Setidaknya, ada delapan (8) fraksi di DPR RI kompak menyatakan sikap, ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Kedelapan fraksi di DPR RI yang menolak diberlakukannya proporsional tertutup yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hanya fraksi PDIP yang tidak ada dalam pernyataan sikap bersama tersebut. Delapan fraksi itu tetap ingin mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7/2017 sebagai wujud menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. “Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia,” demikian bunyi pernyataan sikap delapan fraksi dikutip Monitor Indonesia, Selasa (3/1). “Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” sambungnya. Adapun perwakilan dari delapan fraksi di DPR RI menandatangani pernyataan sikap pada 2 Januari 2023 itu antara lain; 1. Kahar Muzakkir (Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI) 2. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI) 3. Ahmad Muzani (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI) 4. Desmond J. Mahesa (Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI) 5. Robert Rouw (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI) 6.Saan Mustopa (Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI/Wakil Ketua Komisi II DPR RI) 7. Cucun Ahmad Syamsurijal (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI) 8. Yanuar Prihatin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) 9. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI) 10. Marwan Cik Hasan (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI) 11. Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI) 12. Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI) 13. Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI) 14. Syamsurizal (Wakil Ketua Komisi II DPR RI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, pihaknya mendukung ditetapkannya sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka justru menyebabkan liberalisasi politik. “Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, dimana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ucap Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 yang digelar secara daring, Jumat (30/12). Karena itu, sebagaimana keputungan Kongres V PDIP, sistem Pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup. Terlebih mengingat, Pemilu 2024 merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi. Hasto juga menjelaskan, dengan proporsional tertutup justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik. “Pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan Pemilu menjadi lebih sederhana,” pungkas Hasto.

Topik:

DPR Kpu pemilu

Dear Ketua KPU dan PDIP, 8 Fraksi di Senayan Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup

Berita Sebelumnya

Ujang Komarudin Bongkar Misi Heru Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Sebut Presiden Langgar Konstitusi karena Tunjuk Pj Kepala Daerah, Inas Hanura: Argumen Rocky Gerung, Dungu

Berita Terkait

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K