Soroti Aliran Dana Kejahatan Lingkungan ke Anggota Parpol, Formappi: PPATK Harusnya Dorong KPK Lakukan Pengusutan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 25 Januari 2023 13:58 WIB
Jakarta, MI- Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menganggap, tidak ada gunanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan adanya dugaan aliran uang dari kejahatan lingkungan ke anggota partai politik. Karena, info seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa. "Saya kira kalau PPATK hanya sekedar mengumumkan adanya temuan aliran dana ke anggota parpol dari sumber tambang ilegal sih, ya ngga ngaruh apa-apa. Selama ini semua juga pada tahu bahwa parpol maupun politisi kerap menjadikan sumber ilegal untuk ongkos politik mereka," sindir peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi wartawan, Rabu (25/1/2023). Menurut Lucius, PPATK yang merupakan lembaga negara, seharusnya tidak behenti dengan hanya memberi informasi mengenai uang kejahatan lingkungan mengalir ke politisi. Sebab, kabar seperti itu bukan hal yang baru. "Jadi ya mestinya ngga luar biasa banget temuan PPATK itu. Kasihan saja sih sekelas lembaga negara, kerjaannya cuma kasih info doang," sindirnya Lucius menegaskan, dengan informasi seperti itu harusnya mendorong PPATK membuat sebuah gebrakan. Sehingga, bisa menutup pintu bagi politisi untuk mengeruk pundi-pundi dari kejahatan lingkungan. PPATK bisa saja melakukan langkah koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil menyodorkan data kuat terkait temuan yang ada. "Nah, di KPK mereka baru umumkan sudah menyerahkan nama-nama serta dugaan praktek ilegal yang ditemukan PPATK sembari mendorong KPK memulai pengusutan. Kalau sekedar info ke publik ya percuma," sindir Lucius.

Topik:

PPATK

Berita Sebelumnya

Jangan Cuma Statment, Demokrat ke PPATK: Ungkap Nama Anggota Parpol yang Diduga Terlibat Terima Dana Kejahatan Lingkungan

Berita Selanjutnya

Analis UNJ Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Rusak Demokrasi

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB