Ketua Banggar DPR Dorong Menkeu Sri Mulyani Bersih-bersih Ditjen Pajak

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Maret 2023 20:47 WIB
Jakarta, MI- Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dan mencuatnya kritikan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) imbas gaya hedon jajarannya merupakan satu momentum bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. “Saya kira dari kasus RAT ini kita semua, termasuk Ibu Menteri Keuangan mendapatkan blessing in disguise. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” tegas Politikus PDIP itu, Kamis (9/3/2023). Said mengatakan, masih banyak pegawai pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Menurutnya diperlukan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Said juga mengapresiasi langkah yang dipilih Menkeu dengan melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di Instansi yang dipimpinnya, khususnya Ditjen Pajak. “Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti. Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun ke depan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” tandasnya. Said menyarankan agar adanya whistleblowing system yang dibuat di Kementerian Keuangan. Ditambahkannya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum berjalan optimal maka Menkeu dapat menjadi pelopor perbaikan sistem. Menurutnya, langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang. Ia berharap Kemenkeu membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan. “Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak. Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh-tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak,” ucapnya. Lebih lanjut Said menekankan agar Menkeu perlu melibatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu serta memperbaiki sistem yang ada. “Bukankah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategis nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” ujarnya. Said juga berharap media bisa netral mengabarkan persoalan pajak. “Sebaiknya jangan memberi peluang dan ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Publik gampang sekali sentimennya didorong untuk menolak membayar pajak,” tegasnya. Said juga mengilistrasikan dengan Si Unyil, tokoh anak-anak tahun 90-an yang lugu dan baik hati. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya baik dan lugu menjadi terhasut dengan kampanye menolak bayar pajak. “Sebagian dari mereka masih seperti si Unyil, tidak tumbuh dewasa walau hati dan pikirannya baik. Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepek atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak,” pungkasnya.

Topik:

Ditjen Pajak

Berita Sebelumnya

Erick Thohir Hanya Berani Copot Anak Buah Dirut Pertamina, CBA: Bawahan Selalu Jadi Kambing Hitam

Berita Selanjutnya

Komisi VI DPR Nilai Pemindahan Depo Pertamina Plumpang Pilihan yang Tepat

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardika Sugiarto (Foto: Dok MI/Aswan)

Kemarin, KPK Panggil Dirut PT Wildan Saskia Valasindo Ohim soal Korupsi DJP

4 Maret 2025 09:54 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Garap Direktur PT Bharada Millenium Pratama Muhamad Balady soal Gratifikasi Eks Pejabat Ditjen Pajak

27 Februari 2025 18:44 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Panggil Direktur PT BPR Olympindo Primadana Lany, Diperiksa soal Gratifikasi Eks Pejabat Ditjen Pajak

27 Februari 2025 18:40 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak, Mohamad Haniv (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Gratifikasi Eks Pejabat Ditjen Pajak, KPK Panggil Petinggi Erajaya Swasembada Moh As’udi

27 Februari 2025 18:32 WIB

Hukum
Permasalahan Coretax yang telah dibangun sejak 2021 namun tak mulus saat peluncuran, menjadi bukti bahwa sosialisasi pemerintah dalam memperkenalkan sistem baru ke publik tak efektif. Selain itu,banyak masalah saat masa implementasi, bukan pada saat uji coba di ranah publik. (Foto: Dok MI/Aswan)

Tender Coretax Rp 1,3 Triliun Bakal Diusut KPK, Ditjen Pajak Klaim Begini

14 Januari 2025 19:24 WIB