Pengacara Hasnaeni Minta DKPP Memutus Perkara Dugaan Pelecehan Secara Adil

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 13 Maret 2023 19:14 WIB
Jakarta, MI - Kuasa Hukum Hasnaeni, Andi Bashar, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutuskan kasus dugaan pelecehan ini dengan seadil-adilnya. "Kita berharap DKPP bisa memutus secara adil," kata dia usai sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (13/3). Dia mengatakan, dalam persidangan yang berlangsung secara tertutup itu, para majelis hakim juga mengajukan pertanyaan kepada teradu yakni Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari tidak di luar konteks dari perkara yang disidangkan. "Tadi pertanyaan juga cukup signifikan ya, mengarah dugaan (pelecehan) tersebut," katanya. Dia berharap Presiden Jokowi mengikuti proses persidangan yang masih berjalan ini. Selain itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi ambil sikap terhadap kasus ini. "Maka saya berharap juga Pak Jokowi mendengar hal ini," ujarnya. Dia pun mencontohkan, pejabat yang ada di luar negeri rela mengundurkan dirinya ketika terlibat skandal pelecehan. "Nah sekarang bagaimana, seandainya seorang pejabat negara, Ketua KPU yang menyeleksi untuk pemimpin kita di 2024 nanti," imbuhnya. "Secara etika, secara moral, itu di luar batas kewajaran," sambungnya. Bahkan, dia mempertanyakan nasib bangsa Indonesia kedepannya jika kasus ini tidak di tindak tegas oleh DKPP. "Bagaimana jadinya negara ini? Bagaimana bangsa kita di 5 tahun ke depan?," tandasnya. (ABP) #Dugaan Pelecehan Hasyim Asy'ari

Topik:

Hasyim Asy'ari DKPP Hasnaeni Ketua KPU RI Dugaan Pelecehan

Berita Sebelumnya

Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, PKB Minta Gerindra Jaga Komitmen

Berita Selanjutnya

Kuasa Hukum Wanita Emas Minta Hasyim Asy'ari Dicopot!

Berita Terkait

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Nasional
Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Syukuran HUT ke-13 (Foto. Rizal)

HUT ke-13 DKPP: 5.832 Pengaduan Masuk, 52% Penyelenggara Direhabilitasi

12 Juni 2025 20:48 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Mohammad Toha (dok. MI)

Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Dorong DKPP Lepas dari Kemendagri

4 Februari 2025 19:34 WIB

Politik
Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni [Foto: Ist]

Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot

2 Desember 2024 16:14 WIB