Bongkar Skandal Transaksi di Kemenkeu, Gerindra Dorong Hak Angket

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, meminta agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal transaksi jumbo di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menjelaskan, pembentukan pansus ini untuk memberikan kejelasan hukum terkait skandal yang ada di Kemenkeu. Sebab, kata Desmond, ada perbedaan pernyataan antara Menko Polhukam, PPATK, dan Kemenkeu terkait skandal tersebut "Kenapa tidak kita pansuskan saja agar semuanya lebih terbuka. PPATK bisa terbuka, Pak Mahfud bisa terbuka, Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan agar lebih jelas," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). "Sementara ini kan dibantah sama Kementerian Keuangan, seolah tidak ada pencucian uang disitu padahal PPATK dan Pak Mahfud sangat jelas bahwa 'iya ada pencucian uang'," sambungnya. Karena ada perbedaan statement terkait masalah ini, kata Desmond, akan lebih baik membentuk pansus. Hal ini juga untuk menindaklanjuti temuan tersebut. "Nah langkah hukumnya apa disinilah perlu Pansus. Kenapa kalau di Pansus ada pelanggaran ya harus ada tindakan hukum kan. Makanya, menurut saya perlu Pansus atau hak angket lah, hak bertanyalah ya," tandasnya. (ABP) #Gerindra Dorong Hak Angket #Bongkar Skandal di Kemenkeu