Tobas: Jangan Sampai Transaksi Jumbo di Kemenkeu Jadi Alat Politik

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 Maret 2023 21:23 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari meminta kejelasan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pria yang akrab disapa Toba ini meminta penjelasan kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana terkait transaksi jumbo di Kemenkeu sejak 2009 hingga 2023. "Tanpa ada pemilahan, ada kamar-kamar lagi dijelaskan, 2009 sekian, 2010 sekian," katanya di Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III dengan PPATK di Gedung DPR RI, Selasa (21/3). Dia juga mempertanyakan terkait upaya tindaklanjut yang telah dilakukan PPATK yang mengetahui transaksi jumbo itu sejak 2009. "Ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak dan seterusnya, ini kan belum ada nih," tuturnya. Dia menegaskan, transaksi dalam jumlah fantastis ini sudah menjadi perhatian publik. Maka dari itu, PPATK mengungkap data-data yang berkaitan dengan transaksi tersebut. "Kita belum mendapatkan ini, padahal masyarakat menunggu itu. Bisa dijelaskan satu-satu supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana," ucapnya. Politisi Partai NasDem ini menuturkan, jangan sampai isu transaksi jumbo ini dijadikan alat politik jelang Pemilu serentak 2024. "Bahkan bisa jadi alat politik, jangan sampai seperti itu," tandasnya. (ABP) #Tranksaksi Jumbo di Kemenkeu Jadi Alat Politik

Topik:

taufik basari DPR RI Komisi III kemenkeu PPATK Transaksi Jumbo

Berita Sebelumnya

Usut TPPU Kemenkeu Rp 349 T, Komisi III DPR Bentuk Pansus

Berita Selanjutnya

Bongkar Skandal Transaksi di Kemenkeu, Gerindra Dorong Hak Angket

Berita Terkait

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

6 jam yang lalu

Ekonomi
Seorang siswa bersiap menyantap sajian dalam program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025) (Foto: Dok MI/Antara)

Daftar 15 Yayasan MBG Diistimewakan dalam Identifikasi Transaksi Mencurigakan PPATK

24 Oktober 2025 19:11 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB