Hasil Rapat Pleno KPU: Rancang Jadwal Vermin dan Verfak Perbaikan Partai PRIMA

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 Maret 2023 14:05 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengadakan rapat pleno untuk membagas putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023 yang dibaakan pada 20 Maret 2023. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU wajib melaksanakan atau menindaklanjuti putusan Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu RI mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi yang dilayangkan Partai PRIMA kepada KPU. Dalam persidangan, Bawaslu menyatakan bahwa KPU RI sebagai terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi. Selain terbukti melanggar administrasi, Bawaslu juga memerintahkan KPU RI untk memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan. "Sebagai bentuk tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut, kini KPU sedang menyusun teknis tindak lanjut tersebut dalam bentuk merancang jadwal verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak)," kata Afif melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/3). Sementara itu, Partai PRIMA diberikan waktu 10 X 24 jam untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Verifikasi perbaikan itu dapat dilakukan ketika KPU RI sudah menyusun agenda untuk verifikasi perbaikan. (ABP) #Hasil Rapat Pleno KPU #Rancang Jadwal Vermin dan Verfak Perbaikan Partai PRIMA

Topik:

Bawaslu rapat pleno Partai PRIMA KPU RI verifikasi Administrasi Perbaikan

Berita Sebelumnya

Telusuri Skandal Rp 349 T di Kemenkeu Melalui Pansus DPR

Berita Selanjutnya

Tak Sudi Bumi Nusantara Diinjak Penjajah, PDIP Jabar Tolak Kehadiran Timnas U-20 Israel

Berita Terkait

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB