Soal Larangan Bukber, Bawaslu Taati Imbauan Jokowi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 25 Maret 2023 16:26 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan respons terhadap imbauan Presiden Jokowi yang meminta para pejabat untuk tidak menggelar buka puasa bersama (bukber). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, mengatakan, bahwa pihaknya anak mentaati imbauan Presiden Jokowi. "Kita (Bawaslu) sebagai lembaga publik, Bawaslu memastikan mengikuti aturan ini," kata Lolly kepada wartawan Jakarta, Sabtu (25/3). Anggota Bawaslu RI ini juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat terobosan dalam mengawasi tahapan Pemilu di bulan suci Ramadhan ini. "Kita tetap kreatif membuat terobosan-terobosan pencegahan. Kami bikin ngabuburit pengawasan," jelasnya. "Acara ini adalah dalam bentuk ngobtol bersama warga. Biasanya ada salah satu pencegahan Bawaslu adalah forum warga," sambungnya. Dia menjelaskan, forum warga ini akan dilakukan sepanjang bulan suci Ramadhan. Acara ini akan digelar dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi. Kegiatan ini juga membicarakan seputar Pemilu serentak 2024. "Tidak harus besar, tetapi upaya kami turut mengajak dialog warga. Ini bagian dari upaya Bawaslu," tandasnya. (ABP) #Larangan Bukber #Bawaslu Taati Imbauan Jokowi

Topik:

Bawaslu Presiden Jokowi larangan bukber

Berita Sebelumnya

Bawaslu Larang Keras Kampanye di Tempat Ibadah

Berita Selanjutnya

Jangan Sampai BEM UI Hanya Dijadikan Pion

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB