Soal Pernyataan Bambang Pacul Terkait RUU Perampasan Aset: Anggota DPR Bersuara Tidak Lagi Bebas

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 April 2023 23:14 WIB
Jakarta, MI - Pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul soal pengesahan RUU Perampasan Aset tergantung ketua umum partai politik menandakan bahwa legislator bersuara hanya hendak dari partai. "Anggota DPR kita dalam bersuara memang tidak bebas apalagi merdeka," kata analis politik dari Citra Institute, Efriza kepada Monitor Indonesia, Minggu (2/4). Melihat dari kejadian pada rapat Komisi III dengan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), para wakil rakyat itu tampaknya memiliki batasan dalam bersikap di Parlemen karena masih terpengaruh intervensi partai. "Karena kualitas diri si anggota yang kurang menggigit. Tetapi, juga terjebak oleh pengelolaan partai politik secara personalistik," jelasnya. Efriza menjelaskan, suara partai di Senayan merupakan suara DPP dan suara DPP adalah cerminan dari suara pemilik partai. "Sehingga anggota DPR yang memang tak pandai berbicara, berlindung dibalik kepasifan dan kemalasannya oleh suara dari DPP partainya, mereka akan berkata misalnya belum ada arahan dari DPP. Jadi, belum bisa memutuskan, atau belum bisa berpendapat," pungkasnya. (ABP)   #RUU Perampasan Aset #Anggota DPR Bersuara Tidak Lagi Bebas

Topik:

DPR RI Komisi III Bambang Pacul Citra Institute Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Soroti Kasus Dugaan Pencucian Uang, Salamuddin Daeng: Kemenkeu Negara di Dalam Negara

Berita Selanjutnya

DPR Sebut Ada Oknum Operasi Senyap Soal Pembahasan RUU Kesehatan, Siapa?

Berita Terkait

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

1 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

22 jam yang lalu

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB