DPR Minta Thomas Djamaluddin Tak Ditugaskan Lagi dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, Ini Sebabnya

Jakarta, MI - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa perdebatan soal penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini. Sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Djamaluddin. "Thomas dikenal sangat keras membela metode rukyat dan mengecam metode hisab," kata Saleh Daulay, Selasa (25/4). Sebagai ilmuwan, lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu, dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan. "Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat. Bahkan dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," urai Saleh. Perlu ditegaskan bahwa BRIN adalah lembaga negara. Pembiayaannya adalah dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Tidak boleh dibeda-bedakan. "Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," tegas Saleh Daulay Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. "Dipindah saja. Kan masih banyak orang lain yang bisa. Mungkin lebih hebat dari dia," pintanya. "Sebelum dia di situ, rasanya tidak ada perdebatan seperti ini. Kalaupun ada, tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan," tandasnya. #Thomas Djamaluddin