PP KAMMI Minta MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu dengan Objektif

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 15 Juni 2023 11:08 WIB
Jakarta, MI - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) memutus secara objektif, independen, dan transparan terkait gugatan sistem pemilu. Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai, menyadari, perubahan sistem pemilu merupakan hal yang bisa terjadi didalam negara demorkasi. Kendati begitu, MK harus memutus perkara tersebut objektif. "MK tidak boleh membunuh demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan menganggap salah satu sistem yang paling konstitusional," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada Monitor Indonesia, Kamis (15/6). Dia menjelaskan, pada dasarnya, kewenangan mengubah sistem pemilu merupakan open legal policy dari DPR. Namun, sekarang ini seluruh fraksi di DPR masih menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh MK. "Jika MK menganggap salah satu sistem yang paling konstitusional, maka terbunuhlah ruang demokrasi, karena putusan MK bersifat final dan mengikat," ujarnya. Sementara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PP KAMMI, Rizki Agus Saputra, mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh tidak boleh menimbulkan kontrovesi. "Dengan demikian KAMMI menegaskan putusan MK tidak boleh offside di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung," tandasnya. (ABP)     #PP KAMMI

Topik:

MK Sistem pemilu PP KAMMI

Berita Sebelumnya

Duet Ganjar-AHY Untungkan PDIP

Berita Selanjutnya

MK Tolak Sistem Pemilu Coblos Partai, Ini Alasannya 

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB