Pungli Rp 4 Miliar di Rutan, Komisi III DPR Panggil KPK
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
22 Juni 2023 01:33 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Komisi III DPR RI akan memanggil KPK setelah masa reses mulai 4 Juli 2023 soal pungli dan isu terkini.
Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan pemanggilan itu berkaitan dengan berbagai masalah di KPK seperti kasus pungutan liat (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.
“Mungkin kita akan memanggil KPK setelah masa sidang ini karena kita akan melaksanakan reses tanggal 4 Juli. Setelahnya mungkin kita akan panggil KPK terkait dengan problematik yang terjadi belakangan ini,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
[caption id="attachment_482466" align="alignnone" width="2560"] Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto MI/Elvis Sendouw)[/caption]
Menurutnya, sistem rutan di KPK harus dilakukan evaluasi untuk mengubah kebiasaan pungli. Selain itu, dia juga mengusulkan agar adanya rotasi penjaga di rutan.
"Saya yakin segera mungkin akan dilakukan rotasi dan seluruh dalam kegiatan rutan akan menjadi pengawasan yang sangat ketat nantinya,” tutur Sahroni.
Diketahui pungutan liar di Rutan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4 miliar.
KPK pun langsung melakukan rotasi pegawai. "KPK juga langsung segera melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk memudahkan pemeriksaan oleh tim penyelidik," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/6).
Menurut Ali, perbaikan sistem terhadap internal akan dilakukan KPK. Hal tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang. "Pendalaman-pendalaman untuk perbaikan sistem pasti kami akan juga lakukan. Potensi-potensi terjadi misalnya di rutan cabang lainnya," pungkas Ali. (LA)
#DPR Panggil KPK
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Senayan Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim Erintuah Damanik Atas Bebasnya Gregorius Ronald Tannur Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/02/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-RI-Pangeran-Khairul-Saleh.jpg)
Senayan Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim Erintuah Damanik Atas Bebasnya Gregorius Ronald Tannur
2 jam yang lalu
Metropolitan
![Fraksi PDIP Soroti Alokasi Anggaran Perubahan APBD DKI Turun, Apa Kata Heru Budi? Suasana Dewan protes dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta bahas APBD DKI Perubahan 2023 terjadi protes dari Sunggul Sirait dari Fraksi DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/suasana-dewan-protes-dalam-ruang-rapat-paripurna-dprd-dki-jakarta-bahas-apbd-dki-perubahan-2023-terjadi-protes-dari-sunggul-sirait-dari-fraksi-dprd-dki-jakarta.webp)
Fraksi PDIP Soroti Alokasi Anggaran Perubahan APBD DKI Turun, Apa Kata Heru Budi?
2 jam yang lalu
Metropolitan
![Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Capai Rp71,07 Triliun Tahun Anggaran 2023 Jalan MH Thamrin - Sudirman, Jakarta (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jalan-mh-thamrin.jpg)
Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Capai Rp71,07 Triliun Tahun Anggaran 2023
2 jam yang lalu
Hukum
![Polda Jabar Bungkam soal Tambang Galian C Diduga Ilegal - Komisi IV DPR Dorong Warga Lapor Bareskrim Polri Truk galian C mengantri tanah untuk menutup laut Jawa kawasan PIK 2 sampai 4 (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/tambah-galian-c-ilegal.webp)
Polda Jabar Bungkam soal Tambang Galian C Diduga Ilegal - Komisi IV DPR Dorong Warga Lapor Bareskrim Polri
3 jam yang lalu
Hukum
![Komisi IV Akan Panggil KLHK Buntut Kerusakan Lingkungan Tambang Galian C Ilegal Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/firman-soebagyo-1.webp)
Komisi IV Akan Panggil KLHK Buntut Kerusakan Lingkungan Tambang Galian C Ilegal
3 jam yang lalu