Kursi Ketum Golkar Makin Bergoyang

Rizky Amin

Diperbarui 18 Juli 2023 14:50 WIB

Jakarta, MI - Kursi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) makin bergoyang. Pasalnya, belum usai isu sejumlah politikus senior Golkar yang mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartanto dari jabatannya sebagai Ketum partai berlambang pohon beringin itu. Kini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu terusik dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022. Kejagung pun akan memeriksa Airlanngga Hartarto sore ini. Menanggapi dua hal ini, analis politik Citra Institute, Efriza menilainya akan berdampak pada kursi ketua umum yang saat ini ia emban. Bahkan lanjut dia, makin menguatkan isu Munaslub itu. “Airlangga perlu hati-hati. Kursi ketua umum dirinya dapat bertambang goyang utnuk di Munaslub-kan. Pemanggilan dirinya yang dilakukan Kejagung dapat malah menguatkan isu Munaslub,” jelas Efriza kepada MonitorIndonesia.com, Selasa (18/7). "Pemanggilan ini akan semakin menguatkan desakan agar Airlangga Hartarto untuk segera mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Ternyata dirinya menghadapi proses yang sedang diselidiki oleh Kejagung tentu akan menyita banyak waktu,” sambungnya. Apalagi, tambah Efriza, saat ini sudah mulai ada desakan dari internal Partai Golkar untuk segera dilakukannya Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto. Mereka menilai bahwa Airlangga sudah tidak lagi menunjukkan kinerja yang mumpuni dalam menggerek suara partai dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Sebab melihat adanya kartu penting bahwa bukan saja kinerja Airlangga utnuk Golkar kurang maksimal, ditambah dengan tiket capres juga tak mungkin,” pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, bahwa Kejagung memanggil Airlangga Hartarto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). “Benar, ada pemeriksaan (Airlangga Hartarto), ada panggilan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (18/7). Ketut mengatakan, Airlangga telah mengkonfirmasi kehadirannya sekitar pukul 16.00 WIB. “Perkara CPO, rencananya jam 16.00 beliau konfirmasi hadir,” ujarnya. Dalam kasus ini Kejagung menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiga korporasi tersebut diproses hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht terhadap terdakwa di kasus korupsi minyak goreng. Adapun lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 tahun-8 tahun. (Wan)

Topik:

Kejagung Golkar Airlangga Hartarto korupsi cpo

Kursi Ketum Golkar Makin Bergoyang

Berita Sebelumnya

Golkar Gerilya Cari Peluang untuk Airlangga Nyapres

Berita Selanjutnya

Airlangga Dipanggil Kejagung Ketika Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan

Berita Terkait

Pemerintah Luncurkan Program Pelatihan 500 Ribu Tenaga Terampil, KP2MI Jadi Penggerak Utama

Kemnaker: 753 Ribu Lowongan Kerja Dibuka, Didominasi Sektor Garmen dan Manufaktur

Kejagung Himbau Musim Mas dan Permata Hijau Group Segera Lunasi Uang Pengganti Rp 4,4 T di Kasus CPO

Petinggi PT Sari Agrotama Persada dan Marcella Santoso-Ariyanto Didakwa TPPU Rp 28,41 M

Purbaya Dapat Kabar Kejagung Geledah Ditjen Bea Cukai tapi Dibantah Nirwala

Kejagung Ultimatum Terpidana Kasus CPO Segera Lunasi Kerugian Negara

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K