Partai Ummat Tidak Percaya Diri Lolos Parlemen

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 September 2023 14:59 WIB
Jakarta, MI - Partai Ummat telah mengajukan gugatan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut berkaitan dengan persyaratan ambang batas Parlemen. Direktur Eksekutif Citra Insitute, Yusak Farchan, menilai, Partai Ummat tidak percaya terdiri untuk bisa memenuhi ambang batas Parlemen sebesar 4 persen. "Judicial review Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK menjadi indikator bahwa Partai Ummat tidak cukup percaya diri lolos Parlemen," kata Yusak kepada Monitorindonesia.com, Jumat (8/9). Dia mengatakan, partai baru termasuk Partai Ummat memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan suara yang memenuhi syarat ambang batas Parlemen. "Tidak mudah bagi partai baru termasuk Partai Ummat untuk lolos Parliamentary Threshold 4 persen," jelas Yusak. Dia mengatakan, hal yang menyulitkan bagi Partai Ummat untuk bisa lolos ke Senayan diantaranya; kelembagaan infrastruktur kepartaian, Sumber Daya Manusia (SDM), dan logistik. "Dalam skema pemilu langsung dengan sistem proporsional terbuka, sulit bagi Partai Ummat untuk lolos Parlemen tanpa dukungan logistik yang memadai," pungkas Yusak. (ABP)       #Partai Ummat

Topik:

MK Partai Ummat Ambang Batas Parlemen

Berita Sebelumnya

Partai Ummat Ajukan Gugatan Ambang Batas Parlemen ke MK

Berita Selanjutnya

Partai Ummat Diprediksi Sulit Tembus Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB