Prabowo dan Gibran Manfaatkan Jabatan Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Desember 2023 17:14 WIB
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok MI)
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu akan memanfaatkan jabatannya untuk berpihak pada ekonomi kerakyatan apabila terpilih memenangi Pilpres 2024.

"Inilah yang diharapkan ekonomi Indonesia akan tambah kuat dan bangkit pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah mendukung dan memberi fasilitas kepada mereka. Jabatan Pak Prabowo sebagai presiden (jika terpilih) akan digunakan untuk membantu mereka yang kecil dan lemah," kata Muzani saat menghadiri acara deklarasi warga Tegal di Gedung Joang '45, Jakarta, Minggu (10/12).

Muzani menambahkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi, imbuh dia, selama ini kontribusi UMKM dianggap sebagai tiang penyangga ekonomi nasional.

Melalui program tersebut, Prabowo-Gibran menawarkan kemudahan akses perluasan pasar dan permodalan, termasuk fasilitas kredit yang mudah dan murah khusus untuk UMKM.

Program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran pun, lanjutnya, nantinya secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal, selain membawa misi utama terhadap peningkatan gizi anak dan remaja.

"Penyedia sayur, beras, minyak, telur, daging, susu, itu diharapkan disediakan dari kawasan sekitar, termasuk mungkin dari warteg, tetapi ini belum sampai (dibicarakan); tetapi, harapannya, ekonomi lokal bisa tumbuh berkembang setiap hari pada hari-hari sekolah," jelas Muzani.

Selain itu, Muzani juga menekankan bahwa Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program yang berpihak pada rakyat kecil, seperti perluasan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan Dana Desa.

"Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, Dana Desa, dan BPJS adalah sarana pemerintah yang dimaksudkan untuk memperkuat dan memberdayakan bagi mereka yang selama ini tidak mendapatkan kue pembangunan," tutup sekretaris jenderal (sekjen) Partai Gerindra itu.