Komisi XI DPR Minta Pelaku Industri Rokok Ilegal Harus Dihukum Berat
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi XI DPR Minta Pelaku Industri Rokok Ilegal Harus Dihukum Berat Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/0c7b9b78-eddb-4920-aa82-e346af1258d0.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, menyoroti besarnya peluang dalam meraup keuntungan dari produksi rokok ilegal yang telah menjalar ke berbagai wilayah di Indonesia.
Menurutnya ada beberapa trik dalam melakukan bisnis ilegal tersebut agar terhindar dari pembayaran cukai kepada negara.
"Peluang pasar rokok ilegal sangat besar, ini menarik bagi petualang bisnis yang ingin mengeruk keuntungan. Ada beberapa trik yang dilakukan, seperti trik tanpa cukai, peruntukan cukai yang ditukar-tukar, cukai bekas atau foto copy, dan lain-lain," kata Hendrawan saat dihubungi Monitorindonesia.com, Kamis (14/12).
Untuk itu, agar negara tak mengalami kerugian yang semakin berkepanjangan, diperlukan langkah represif terkait penanganan peredaran barang kena cukai (BKC) khususnya rokok ilegal.
Politikus PDIP itu juga menekankan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar segera membongkar dan menangkap para pelaku industri rokok ilegal. Dan memberikan hukuman berat sebagai efek jera agar hal tersebut tak terulang kembali.
"Penegakan hukum secara tuntas, sehingga menimbulkan efek jera permanen," tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (6/12) APH telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka setelah terbukti menjadi pengepul dari peredaran berbagai macam rokok ilegal di daerah Bekasi, Jawa Barat.
"Terkait dengan 10 tersangka itu mereka adalah pengepul yang menyimpan bahkan yang membawa rokok ilegal tersebut. Jadi tersangkanya ada supir, pemilik gudang, dan penggunanya. Itu semua tindak," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KKPPBC) Bekasi, Yanti Sarmuhidayanti. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan Rapat Hearing DPRD Tulungagung bersama IKA Unair Surabaya dan warga desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rapat-hearing-dprd-tulungagung-bersama-ika-unair-surabaya-dan-warga-desa-tenggarejo-kecamatan-tanggunggunung.webp)
Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan
6 jam yang lalu
![KPK Periksa Pegawai PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Surabaya, Usut Korupsi Kapal di Bea Cukai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-6.webp)
KPK Periksa Pegawai PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Surabaya, Usut Korupsi Kapal di Bea Cukai
11 jam yang lalu
![Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis-2.webp)
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
16 jam yang lalu
![DPR Sesalkan Pemecatan Hasyim oleh DKPP, Puan: Harusnya Tidak Terjadi Hal Seperti Itu Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
DPR Sesalkan Pemecatan Hasyim oleh DKPP, Puan: Harusnya Tidak Terjadi Hal Seperti Itu
16 jam yang lalu