Apakah Panglima TNI dan KSAD Dibawah Tekanan atau Dalam Ujian?

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 31 Desember 2023 22:12 WIB
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas (Foto: Dok MI)
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2023. Sedangkan Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 November 2023 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Baru satu bulan lebih keduanya dilantik pada jabatannya sebagai petinggi di TNI telah terjadi penganiayaan terhadap pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 di Boyolali oleh anggota TNI Yonif 408/Suhbrastha.

"Sungguh ujian bagi Agus sebagai Panglima TNI dan Maruli sebagai KSAD yang harus bisa memimpin seluruh anggotanya menjaga netralitas dan kondusifnya situasi negara dalam menghadapi pemilu tahun 2024," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas kepada Monitorindonesia.com, Minggu (31/12).

"Sudah seharusnya seluruh anggota TNI tidak berbuat yang aneh-aneh seperti penganiayaan yang terjadi di Boyolali," tambah Fernando.

Apalagi, lanjut Fernando, penganiayaan dilakukan terhadap pendukung pasangan salah satu kontestan pilpres 2024 yang sangat mungkin menjadi penilaian bagi masyarakat tentang tidak netralnya TNI karena dianggap berpihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Atau jangan-jangan Agus dan Maruli memang tidak netral menghadapi pilpres 2024 karena Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan," ungkapnya.

Agus dan Maruli, tegas dia, harus membuktikan kepada semua pihak bahwa TNI bersikap netral pada pilpres 2024 dengan memberikan sanksi berat kepada 15 prajurit TNI yang terlibat penganiayaan di Boyolali.

Seluruh institusi negara termasuk TNI, Polri dan ASN harus tunduk dan taat pada negara bukan kepada Jokowi walaupun saat ini sedang menjabat Presiden. Apalagi kalau sampai menjalankan dan mengamankan agenda politik pribadi memenangkan Gibran, anaknya pada pilpres 2024.

"Kalau ada upaya menekan dan meminta keduanya untuk mengamankan agenda politik pribadi Jokowi, akan lebih baik dan terhormat kalau keduanya mundur saja dari jabatannya. Apakah Panglima TNI dan KSAD dibawah Tekanan atau Dalam Ujian? Hanya mereka yang tahu," tutup Fernando Emas.