Benarkan Pernyataan Jokowi, Zulhas: Nyalon Aja Boleh Apalagi Dukung

Makassar, MI - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tak adanya aturan yang melarang pejabat negara untuk berpihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Pemilu 2024.

Alasannya kata Zulhas, dari bupati sampai presiden itu adalah jabatan politik. Sehingga mestinya tak ada masalah persoalan dukung-mendukung.

"Jadi gubernur, bupati, DPR, saya menteri, presiden itu jabatan politik. Jadi saya boleh nyalon presiden, saya boleh nyalon gubernur, saya boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh apalagi dukung," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1).

Zulhas menilai, tidak ada yang salah dari pernyataan Presiden Jokowi. Pasalnya, pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan UU Pemilu. 

"Yang nggak boleh itu memakai uang fasilitas negara, itu nggak boleh. Jadi mesti jelas dan terang," tandasnya.

Karena itu, Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan itu merasa heran terhadap dibalik alasan pihak-pihak yang melarang presiden mendukung paslon tertentu.

"Ya jangan-jangan maunya Pak Jokowi dukung dia. Tapi itu kan hak, hak, seperti bupati itu punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak," jelas Zulhas. 

Sebelumnya, pada hari ini presiden Jokowi menyampaikan, bahwa menjelang hari pemungutan suara presiden boleh memihak dan berkampanye untuk paslon tertent. Tetapi, kata dia tak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

"Presiden itu boleh memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," jelas Jokowi. (DI)