Komisi IX DPR: Faktor Langka dan Mahalnya Beras Karena Pembagian Bansos Jelang Pemilu
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi IX DPR: Faktor Langka dan Mahalnya Beras Karena Pembagian Bansos Jelang Pemilu Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/91a21312-12fb-4f26-9deb-bea10ec69841.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengaku tak sependapat kepada pihak-pihak yang menyebut faktor El Nino menjadi faktor utama terhadap langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir.
“Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal," kata Netty kepada wartawan, Jumat (23/2).
Kata Netty, hal itu justru akibat dari kebijakan bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemerintah tidak tepat sasaran dalam waktu pembagiannya, sehingga beras menjadi langka di pasaran.
"Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," ujarnya.
Netty juga mengaku heran pembagian Bansos menjelang Pemilu 2024 begitu membludak ketimbang waktu pandemi Covid-19 lalu. Karena itu menurutnya, pemerintah telah melakukan blunder terhadap pembagian Bansos.
"Bansos jor-joran ini tidak urgen, sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tegasnya.
Sehingga kata Netty, kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan, karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
"Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri, di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat," ucapnya.
Untuk itu, kata Netty pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas terjadinya kelangkaan beras dan mahalnya harga beras di pasaran.
"Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi," pungkasnya.
"Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan," tambahnya menegaskan. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sugeng.webp)
Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN
30 Juni 2024 18:45 WIB
![Pemerintah dan Pertamina Belum Putuskan Soal Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-esdm.webp)
Pemerintah dan Pertamina Belum Putuskan Soal Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
28 Juni 2024 15:33 WIB
![Penyelundupan 198 Ekor Burung Ilegal Berhasil Digagalkan, Barantin Minta Pemda Berikan Edukasi ke Masyarakat Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean (kiri). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/barantin.webp)
Penyelundupan 198 Ekor Burung Ilegal Berhasil Digagalkan, Barantin Minta Pemda Berikan Edukasi ke Masyarakat
28 Juni 2024 11:31 WIB
![Arus Impor Makin Besar, Banggar DPR Sebut Banyak Industri Dalam Negeri Gulung Tikar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/said-abdullah-1.webp)
Arus Impor Makin Besar, Banggar DPR Sebut Banyak Industri Dalam Negeri Gulung Tikar
18 Juni 2024 15:50 WIB