Pengamat: Tidak Ada Tanda-tanda Hak Angket Dilakukan

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, menilai wacana hak angket yang diusulkan oleh Capres 03, Ganjar Pranowo terhadap sengketa hasil Pemilu 2024 diyakini tidak akan terjadi.

"Kalau saya si melihatnya hak angket ini akan layu sebelum berkembang, tidak akan jalan, tidak akan terwujud," kata Ujang saat Berbincang-bincang dengan Monitorindonesia.com mengenai situasi politik terkini, Sabtu (24/2).

Kata Ujang, jika melihat peta kekuatan dari partai-partai politik yang berupaya menyuarakan hak angket. Ia menilai, PKB akan menjadi partai paling tertekan untuk tidak melakukan angket di DPR.

"Tapi kalau dilihat kekuatan dari Nasdem, PKS dan PKB. Saya lihat PKB kelihatannya agak berat, PKB akan dikick balik, PKB akan ditekan untuk tidak mendorong hak angket, lihat saja nanti," kata Ujang.

Selanjutnya kata Ujang, posisi Nasdem saat ini seperti antara iya dan tidak. Pasalnya, sikap Nasdem dan Surya Paloh menunjukkan hal tersebut.

"Terus Nasdem kan Pak Surya Paloh mendorong prosesnya secara alamiah, secara natural katanya kan. Kalau secara natural kan multi tafsir bisa iya bisa juga tidak," ujarnya.

"Dan dalam konteks itu kan Nasdem bertemu Pak Jokowi sebelumnya, artinya ada ada deal apa kita tidak tahu, jadi Nasdem juga masih 50:50 untuk bisa mendorong apa tidak," tambahnya. 

Kata Ujang, meskipun usulan itu terus disuarakan oleh parpol-parpol dari Koalisi Perbahan, namun jika PDIP ternyata tak bergerak atau berubah pikiran, tentu hak angket tersebut tak akan terwujud di DPR.

"Katakanlah teriak-teriak isu hak angket itu dari Nasdem, PKS, dan PKB. Terus kalau PDIP-nya enggak bergerak, enggak mau, ya susah terwujud juga," jelasnya. (DI)