Suara PSI Melejit, Kubu Sebelah Menjerit hingga Mengancam!

Jakarta, MI - Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi perbincangan elite-elite politik, baik itu opisisi maupun koalisi dan lainnya. Bahkan, memunculkan spekulasi adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) yang baru saja dihelat tahun 2024 ini.

Namun  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebut hal itu wajar. Hal ini juga senada dengan Peneliti Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dia menilai kenaikan jumlah suara PSI yang dinahkodai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu merupakan hal yang wajar.

"Loh parpol lain mengalami kenaikan suara dianggap biasa saja tuh," kata Lucius kepada Monitorindonesia.com, Kamis (7/3/2024).

Adapun proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah berakhir pada 2 Maret 2024.

Jika merujuk pada situs resmi KPU, progres surat suara yang telah masuk ke sistem Sirekap baru mencapai 65,82% atau 541.820 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total keseluruhan mencapai 823.236 TPS pada Minggu (3/3/2024).

Namun ada anomali perolehan suara yang terjadi pada tiga partai jika dibandingkan dengan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei Indikator memperoleh 10,64% suara. Tapi di Sirekap naik menjadi 11,54% atau ada penambahan sekitar 0,9%.

Kemudian Partai Gelora mendapat 0,88% suara dalam hitung cepat. Sementara dalam rekapitulasi di Sirekap naik menjadi 1,49% atau ada penambahan sebesar 0,61%.

Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitung cepat hanya memperoleh angka 2,66% suara. Namun di Sirekap naik menjadi 3,13% atau ada penambahan 0,47%.

Lucius menduga posisi PSI yang belakangan dianggap sebagai 'Partai Jokowi' menjadi sumber kemunculan kritikan atas PSI pada Pemilu 2024. 

"Termasuk dalam hal perolehan suara mereka," tukasnya.

Sementara pengamat lain juga menyatakan bahwa "Sangat wajar kalau banyak yang mencurigai lonjakan suara PSI berdasarkan Sirekap KPU". Apalagi ada ungkapan Presiden kepada Andi Widjajanto tentang keinginan Jokowi meloloskan PSI memiliki kursi di DPR RI.

Selain itu, suara PSI berdasarkan Sirekap berbeda jauh dengan hasil quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. 

Upaya untuk meloloskan PSI ke Senayan dengan cara "memanipulasi" penghitungan akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu 2024 dan memperbesar potensi penolakan terhadap hasilnya. 

"Siapapun jangan coba-coba merusak demokrasi di Indonesia melakukan kecurangan dan memanipulasi suara rakyat," kata pengamat politik Fernando Emas saat disapa Monitorindonesia.com, Kamis (7/3/2024).

Basis pendukung Jokowi

Grace mengklaim bahwa saat ini lebih dari 70 juta suara belum terhitung dan sebagian besar merupakan basis pendukung Presiden Jokowi.

"Apalagi saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," ujarnya dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Grace kemudian membandingkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU yang terjadi pada partai-partai lain. Ia mencontohkan hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,56% tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56% atau ada penambahan 0,91%.

Lalu suara Partai Gelora menurut hitung cepat 0,88% sedangkan rekapitulasi KPU naik menjadi 1,44% alias ada selisih 0,55%. "Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukan kah kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung."

Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga mempertanyakan tuduhan ketidakwajaran berupa penambahan suara yang termuat di Sirekap. "Yang wajar bagaimana? Ya sudah kita tunggu saja, semoga sesuai harapan," kata Fahri.

Kubu Lain Menjerit!

Kubu 03 melalui Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai lonjakan suara PSI yang mencapai 0,6 persen belakangan ini amat besar. Pasalnya, kenaikan tersebut tergolong signifikan jika menilik suara PSI yang hanya sekitar 3,5 persen sebelum akhir Februari 2023.

"Itu sama dengan kalau PDIP naiknya 5 persen, ini yang harus dipahami ketika kita bicara angka. Kita harus bicara tren dan persentase yang ada, kita bandingkan," kata Chico dalam tayangan salah satu stasiun Tv Seperti dilihat Monitorindonesia.com, Kamis (7/3/2024).

Wajar saja PSI dicurigai mengingat posisi Kaesang Pangarep sebagai ketua umum. "Diwaspadai akan ada digelembungkan suaranya dan lain-lain. Kita harus bicara background-nya".

"Backrgound-nya ada ketua umum yang merupakan notabene adalah seorang anak presiden, anak presiden yang punya kakak sekarang maju (Pilpres 2024) melalui putusan MK yang cukup kontroversial," kata Chico menambahkan.

Dia pun menduga ada pemaksaan-pemaksaan ketika memasukkan political dynasty ini ke dalam political mainstream ini di Indonesia ini. Ini yang menjadi kecurigaan, itu harus diterima kecurigaan itu. 

"Saya takutnya teman-teman PSI ini bukan yang berbuat curang, jadi yang berbuat curang ada tangan-tangan di luar PSI ini, tangan-tangan kekuasaan yang sebenarnya lebih berkuasa dari PSI sendiri di dalam partai," tandasnya.

Kubu 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) pun buka suara juga. Bahwa Juru bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina Billy menyatakan bahwa pihaknya tak berkepentingan terhadap meroketnya suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu Presiden Jokowi itu.

Billy berharap, tatanan demokrasi di Indonesia tidak dirusak dengan adanya upaya-upaya yang tidak benar. Billy pun mempersilakan publik unruk menilai bagaimana bobroknya menejemen kepemiluan saat ini. "Biarlah publik yang menilai bagaimana bobroknya manajemen kepemiluan saat ini," ujar Billy.

Mumpung Berada di Kekuasaaan

Juru Bicara Timnas AMIN lainnya, yakni Muhammad Ramli Rahim juga menilai wajar mengamini pendapat banyak pihak yang menyebut kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara signifikan merupakan hasil kecurangan terstruktur, sistematis dan masit (TSM).

“Menurut saya sekarang ini semua bisa dilakukan kecurangan sudah terjadi terstruktur, sistematis dan masif,” kata Ramli, Selasa(5/3/2024).

Baginya, kecurangan untuk menaikkan suara partai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan hal yang sulit dilakukan. “Sehingga semua kecurangan itu bisa dilanjutkan, Istilahnya mumpung berada di kekuasaan. Pilpres aja bisa diatur masa suara sih PSI tidak bisa diatur semua bisa diatur sama mereka-mereka,” sindir Ramli.

Ramli menegaskan, kini gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu terus menggelinding. Ramli menambahkan, gerakan itu bukan lagi mengatasnamakan pasangan capres-cawapres AMIN. "Bukan lagi mengatas namakan 01 tapi gerakan masyarakat yang haknya dirampas. Melawan Kecurangan Pemilu tepatnya, apapun caranya,” pungkas Ramli.

PPP Mengacam?

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengancam bakal membongkar anomali penambahan suara PSI yang tidak wajar dalam hak angket. 

Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya di akun Instagram pribadinya @romahurmuziy, dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, beberapa lembaga survei menilai kenaikan suara PSI tidak masuk akal. Sebab, berdasarkan penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), perolehan suara PSI mencapai 50 persen.

“Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS,” tuturnya.

Dia menegaskan jumlah suara per TPS hanya 300 dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.

Tetapi Chico Hakim, menduga adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain, khususnya PP.

"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain," ujar Chico dalam keterangan resmi pada Sabtu (2/3/2024).

Pasalnya kata dia, selama ini PPP selalu memperoleh hasil Pemilu di atas hasil survei. Alasannya, sebaran pemilih PPP berada di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia. Ia membandingkan dengan PKB. Menurut dia, PKB hanya terkonsentrasi di Jawa Timur. 

"Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen," bebernya.

Chico pun kembali mengingatkan bahwa penggelembungan suara ini dapat berdampak bagi citra Presiden Joko Widodo. 

"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar-Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ujar Chico.

Pun di menegaskan, rekayasa penggelembungan suara PSI ini, harus ditolak. Menurut dia, sejak awal PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu. "Hanya karena campur tangan kekuasaan lah yang membuat PSI lolos," demikina Chico.

Jangan Jual Beli Suara

Ketua Umum PKB, Cak Imin mengingatkan semua partai politik agar tidak ada jual beli suara. “Ya, saya minta kepada semua partai, khususnya PKB, untuk benar-benar menjaga suara masing-masing," ujar Cak Imin saat ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2024).

"Jangan sampai terjadi jual beli suara, transfer hasil pemilu yang itu sangat tidak bermoral. Sehingga kita betul-betul harus awasi hari-hari di mana penghitungan ini kita mencurigai adanya transfer dan transaksi suara di luar aturan yang ada".

Untuk diketahui, proses rekapitulasi suara berlangsung selama 35 hari, dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 15 Februari-2 Maret 2024. Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan di KPU kabupaten/kota pada 17 Februari-5 Maret 2024.

Kemudian, pada 19 Februari-10 Maret 2024 rekapitulasi suara digelar di KPU provinsi. Setelah itu, rekapitulasi tingkat nasional dimulai 22 Februari-20 Maret 2024 yang dilakukan oleh KPU RI.

Selain itu, dalam Pasal 112 Ayat (1) PKPU No 5/2024 disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. (wan)