Tata Pengelolaan Pangan Indonesia Amburadul, DPR: Pemerintah Pecahkan Rekor

Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menyoroti langkah pemerintah selama dua tahun terakhir dalam mengatasi kebutuhan pangan nasional. 

Menurutnya pemerintah terlalu bergantung kepada negara asing untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam hal ini beras.  

Hal itu disampaikna Slamet dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

"Pada tahun 2023 dengan berbagai alasan pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton, lalu pada tahun ini Pemerintah kembali berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton," kata Slamet. 

Kata Slamet, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya dalam membuat rekor impor beras tertinggi dalam sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. 

"Artinya dalam 2 tahun ini Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah," ujarnya. 

Dia menilai, dengan kondisi tersebut merupakan bentuk buruknya tata kelola pangan dalam 5 tahun terakhir. 

"Di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama 5 tahun terakhir ini," ucapnya. 

Kata Slamet, dalam pengelolaan pangan pemerintah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan pengendalian pangan. 

"Pengelolaan pertanian yang saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Padahal ketahanan pangan merupakan bagian dari nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada 2014 yang lalu," tukasnya.