Ingatkan Soal Utang Negara, Fraksi PKS Sebut Pemerintah Punya PR Besar

Jakarta, MI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, menyoroti soal tingginya utang negara yang akan masuk jatuh tempo pada tahun 2025.

Hal itu disampaikan anggota fraksi PKS DPR RI Nasir Djamil, pada penyampaian pendapat fraksi-fraksi soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-18 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Nasir mengingatkan, persoalan utang adalah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan di sisah waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga pemerintahan selanjutnya. 

"Faksi PKS mengingatkan bahwa pemerintah masih menyimpan pekerjaan rumah yang cukup besar. Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai 704 triliun pada tahun 2025," katanya di ruang Rapat Paripurna. 

Lebih lanjut kata Nasir, utang pemerintah hingga tahun 2028 ditaksir mencapai Rp 2600 triliun. 

"Bahkan hingga 2028 masih ada sekitar Rp 2600 triliun hutang jatuh tempo yang harus dibayar," tambahnya. 

Menurut fraksinya, pembayaran bunga utang yang terus meningkat akan semakin membebani pemerintahan selanjutnya.

"Bahwa beban utang pemerintah semakin berat, hal ini terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara," ujaranya 

Untuk itu fraksi PKS berharap, baik pemerintahan saat ini maupun pemerintahan ke depan agar bisa mengakali persoalan utang dengan cara yang baik. 

"Oleh karena itu, kita berharap pemerintah bisa menyiasatinya dengan baik dan benar," jelasnya.