Anies Gagal Nyalon Pilkada Jakarta, Pengamat: Tak Etis Menghilangkan Kompetitor untuk Kepentingan Penguasa


Jakarta, MI - Pengamat Politik Citra Institute Efriza, menilai upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 merupakan desain yang dibuat oleh para elite politik.
Karena seperti diketahui, Anies yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari PKS, NasDem dan DPW PKB Jakarta untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta, kini nasibnya berada di ujung tanduk dan terancam menjadi gelandangan politik.
"Ini semakin menjelaskan bahwa politik pilkada di beberapa daerah provinsi seperti Banten, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta merupakan desain politik para elite politik," kata Efriza kepada Monitorindonesia.com Jumat (16/8/2024).
Efriza menyesalkan adanya upaya penjegalan Anies oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), padahal Anies lanjut dia, memiliki tren elektabilitas tertinggi di Jakarta.
Menurutnya, cara-cara politik seperti ini sangatlah tak etis bagi demokrasi dengan menjatuhkan bahkan menghilangkan lawan politik dari kompetisi pilkada.
"Ini menunjukkan ada upaya demokrasi mengikuti kemauan penguasa politik. Meski calon yang diusung berelektabilitas tiga besar tetapi cara yang digunakan oleh KIM ini yang tak etis karena menghilangkan kompetitor untuk kepentingan penguasa," ujarnya.
Sehingga kata dia, politik di Indonesia yang seperti ini hanya menjadi pesanan para penguasa, sementara suara rakyat hanya dijadikan legitimasi semu.
"Politik kita akhirnya berdasarkan kepentingan penguasa politik, suara rakyat hanya dijadikan legitimasi semu, demokrasi telah didesain untuk kepentingan penguasa," demikian Efriza.
Topik:
Anies Baswedan Gelandangan Politik Anies Gagal Nyalon Anies Jomblo Pilkada Jakarta Pilgub Jakarta PolitikBerita Sebelumnya
Akhir Pekan Ini Golkar Umumkan Cawagub Jabar
Berita Selanjutnya
Nasdem Cabut Dukungan ke Anies, Surya Paloh: Ambil Saja Hikmahnya!
Berita Terkait

Puan Maharani Tegaskan Prabowo Presiden: Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan
14 April 2025 14:33 WIB

SBY: Politik Bebas Aktif Bukan Berarti Diam, Indonesia Harus Siap Hadapi Gejolak Dunia
13 April 2025 20:01 WIB