KPK Tak Terganggu KUHP Baru, Firli Singgung Azas Lex Specialis Derogat Generalis

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 Desember 2022 15:40 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai pihaknya tidak terganggu berkaitan lebih ringannya pasal hukuman tahanan bagi para koruptor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. "Kita punya undang-undang tersendiri dan tidak tergantung undang-undang pidana," kata Firli, Sabtu (10/12). Karena, kata dia, KPK dalam bekerja tidak mengacu pada pasal 603 KUHP tentang pengurangan masa tahanan bagi koruptor. Dimana KPK memiliki pegangan sendiri dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan wewenang dalam memberantas korupsi. "Karena disebutkan dalam pasal 14 bahwa KPK menjalankan sesuai tugas pokok dan wewenang dalam memberantas korupsi. Jadi itu tidak akan terjadi benturan karena ada azas yang kita kenal dengan ketentuan khusus tentu akan bisa mengalahkan ketentuan umum," terangnya. Lebih lanjut, Firli menjelaskan ketentuan yang dimaksud adalah KPK mengedepankan azas lex specialis derogat generalis ( ketentuan khusus bisa mengalahkan ketentuan umum). "Jadi itu tidak akan terjadi benturan karena ada azas yg kita kenal dengan lex specialis derogat generalis, jadi ketentuan khusus itu akan bisa mengalahkan ketentuan umum. Jadi itu tidak berpengaruh pada kita," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan UU KUHP anyar ini menuai kontroversi. Salah satunya, lebih ringannya hukuman bagi para koruptor seperti dalam KUHP Pasal 603 yang menuangkan hukuman paling rendah dua dan maksimal 20 tahun penjara. Lalu, denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta yang dulunya Rp200 juta dan paling banyak Rp2 miliar. Pidana penjara tersebut lebih rendah, ketimbang dari ketentuan pidana penjara dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tertuang dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) no 2 tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat selama empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Topik:

KPK KUHP

Berita Sebelumnya

BPOM Tak Becus Awasi Obat Sirup, Komnas HAM Bakal Panggil Penny Lukito?

Berita Selanjutnya

PSSI Belum Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan?

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

10 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

10 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

KPK sebut Biro Travel Tak Punya Izin tapi Dapat Kuota Haji Khusus 2024

12 jam yang lalu