Hakim MK Usul Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

Jakarta, MI - Satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyampaikan perbedaan pendapatnya atau dissenting opinion dalam sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digelar pada hari ini, Kamis (15/6). Diketahui, dalam sidang itu, MK memutuskan untuk tetap kembali ke sistem proporsional terbuka. Namun, Arief Hidayat mengusulkan untuk dilakukan sistem proporsional terbuka terbatas. “Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proposal terbuka yang telah empat kali diterapkan yakni pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019," ungkapnya Arief dalam ruang sidang. "Peralihan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan,” tambahnya. Diketahui, Ketua majelis hakim MK, Anwar Usman memutuskan, bahwa permohonan para pemohon tentang sistem proporsional tertutup atau coblos partai ditolak alias tidak diterima. "Amar putusan, mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman dalam membacakan putusan rapat permusyawaratan hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/6). Majelis hakim Mahkamah Konstitusi tersebut membacakan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon tersebut mendalilkan bahwa Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana pemilihan umum untuk anggita legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 45). “Bagi para pemohon, sistem pemilihan umum memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup,” ucap hakim Muhammad Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan dalil para pemohon. Bunyi Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu ; Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (LA)