Hakim MK Usul Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Juni 2023 15:15 WIB
Jakarta, MI - Satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyampaikan perbedaan pendapatnya atau dissenting opinion dalam sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digelar pada hari ini, Kamis (15/6). Diketahui, dalam sidang itu, MK memutuskan untuk tetap kembali ke sistem proporsional terbuka. Namun, Arief Hidayat mengusulkan untuk dilakukan sistem proporsional terbuka terbatas. “Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proposal terbuka yang telah empat kali diterapkan yakni pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019," ungkapnya Arief dalam ruang sidang. "Peralihan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan,” tambahnya. Diketahui, Ketua majelis hakim MK, Anwar Usman memutuskan, bahwa permohonan para pemohon tentang sistem proporsional tertutup atau coblos partai ditolak alias tidak diterima. "Amar putusan, mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman dalam membacakan putusan rapat permusyawaratan hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/6). Majelis hakim Mahkamah Konstitusi tersebut membacakan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon tersebut mendalilkan bahwa Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana pemilihan umum untuk anggita legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 45). “Bagi para pemohon, sistem pemilihan umum memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup,” ucap hakim Muhammad Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan dalil para pemohon. Bunyi Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu ; Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (LA)

Topik:

MK Sistem pemilu Terbuka Tertutup

Berita Sebelumnya

Soal Unsur Politik di Kasus Dugaan Korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo, Ini Kata Jokowi 

Berita Selanjutnya

Ketua Bawaslu Minta Anggota Bawaslu PAW Segera Adaptasi dengan Anggota Sebelumnya

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB