Bawaslu Susun Skema Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 12 Juli 2023 19:05 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu sedang menyiapkan skema peningkatan kapasitas bagi pengawas pemilu yang nantinya terpilih di tingkat kabupaten/ kota, terutama bagi pengawas pemilu yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu berencana menggandeng BKN untuk menganalisis kemampuan peserta pengawas pemilu dengan CAT (Computer Assisted Test). "Data tersebut akan menjadi bahan Bawaslu untuk mengetahui potret kemampuan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota seperti apa," katanya saat memberikan arahan Penyusunan Skema dan Pengumpulan Bahan Materi Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Jakarta, Senin (10/7/2023). Harapannya skema atau materi pelatihan ini dikelompokkan dalam dua hal besar. Dia menuturkan hal pertama mengenai management ke pengawasan yaitu "soft skill' yang bisa saja metodenya tidak terlalu tata muka. "Dan yang kedua adalah teknis (pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa)," sebutnya. Herwyn pun meminta dalam pembuatan skema perlu dipikirkan terkait kemampuan peserta, waktu, dan biaya. Jangan sampai, pesan dia, materi terlalu banyak dan membuat peserta lebih sulit untuk memahami materi, maka harus memilah dan memilih materi yang tepat. "Harapannya skema atau materi pelatihan ini dikelompokkan dalam dua hal besar, yaitu management ke pengawasan yaitu soft skill yang bisa saja metodenya tidak terlalu tatap muka dan yang kedua adalah teknis," ujarnya. Dia menekankan terkait materi yang diberikan yakni mencakup tugas fungsi dan wewenang serta kewajiban Bawaslu. "Inventarisir materi yang akan diberikan, jika tidak bisa diberikan secara keseluruhan maka pilih yang prioritas," pungkasnya. (ABP)       #Bawaslu Susun Skema Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Topik:

Bawaslu Susun Skema Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Herwyn JH Malonda

Berita Sebelumnya

Kuasa Hukum Panji Gumilang Tak Terima Prediksi Mahfud Soal Ponpes Al-Zaytun: Itu Bukan Kewenangan Kemenko Polhukam!

Berita Selanjutnya

Petinggi Sigma Cipta Caraka Ini Jadi Saksi Penting di Kasus Korupsi Graha Telkom Sigma

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB