ASN Harus Netral

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 Juli 2023 14:15 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan, ada kerawanan yang luar biasa soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada maupun pemilihan yang lalu. Hal itu berdasarkan data yang dirilis Bawaslu pada Pemilu 2019 terdapat 999 penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN, kemudian 89 persen Bawaslu rekomendasikan ke KASN. "Artinya selama Pemilu 2019, sebanyak 89 persen dugaan pelanggaran hukum lainnya utamanya berkenaan dengan netralitas ASN terbukti," tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 di Makassar, Kamis (20/7/2023) malam. Pada saat Pilkada 2020, terdapat 1.536 penanganan pelanggaran netralitas ASN dan 91 persen Bawaslu rekomendasikan ke KASN. "Selama Pilkada 2020 sebanyak 91 persen terbukti penanganan pelanggaran Bawaslu, karena itu ada kerawanan yang luar biasa di netralitas ASN," katanya. Padahal, kata dia, ada tiga Undang-Undang yang menegaskan ASN harus bersikap netral. Pertama, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah teradapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189. Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188. "3 UU tersebut mengatur norma bahwa ASN harus netral. Tidak perlu bingung lagi, tiga undang-undang bicara soal ASN harus netral, apa yang boleh dan tidak boleh, juga ada dalan SKB lima lembaga," pungkasnya. (ABP)   #ASN Harus Netral  

Topik:

Bawaslu ASN Netralitas ASN

Berita Sebelumnya

Denny Indrayana Dinonaktifkan dari Wakil Presiden Kongres Advokat

Berita Selanjutnya

Panji Gumilang Diduga Korupsi dan Cuci Uang Dana BOS

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Nasional
ASN Dipecat karena Tak Masuk Kerja hingga Korupsi (Foto: Ist)

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

8 September 2025 09:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Dok MI)

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

16 Agustus 2025 14:05 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB

Nusantara
ASN di lingkup Pemprov Malut berdiri tegap mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin digelar setiap tanggal 17 bulan berjalan, di halaman kantor gubernur Malut, Sofifi 17 Juli 2025 (Foto: Dok MI).

Pemprov Malut Stop ASN Model “Datang, Duduk, Diam, dan Pulang”

2 Agustus 2025 13:51 WIB