Rasio Utang RI Dekati 40 Persen dari PDB

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 18 Februari 2021 15:25 WIB
  MI, Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rasio utang Indonesia naik mendekati 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan rasio utang ini terjadi karena tingginya kebutuhan pembiayaan di tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. "Rasio utang terhadap PDB sebelum krisis sekitar 30 persen, pandemi membuatnya menjadi 40 persen," ungkap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, di diskusi virtual yang diselenggarakan LPEM UI, Kamis (18/2). Rasio utang meningkat karena Indonesia mau tidak mau menjadikan utang sebagai sumber pembiayaan di tengah tingginya kebutuhan pendanaan untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Begitu juga untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pemerintah tetap harus memastikan masyarakat memiliki daya konsumsi di tengah pandemi dengan memberi bantuan sosial (bansos), meski ruang fiskal dari penerimaan pajak sangat terbatas. "Tapi, peningkatan utang untuk keberlangsungan perekonomian. Pendanaan menjadi sangat kritikal," jelasnya. Kendati begitu, Ani mengklaim kenaikan rasio utang Indonesia sejatinya masih lebih rendah dari negara-negara lain. "Tapi bukan berarti kita yang paling kompeten," imbuhnya. Ani mengatakan utang mungkin bisa menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tapi penarikannya tetap tidak mudah. Sebab, bila investor tak tertarik dengan kondisi investasi sebuah negara, maka ia tidak akan mengalirkan dananya. Karena itu, kata Ani, Pemerintah Indonesia di tengah pandemi tetap memperbaiki iklim investasi di tanah air untuk menarik lebih banyak minat investor swasta dan asing. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. "Agar negara bisa mendatangkan modal swasta dan asing, kita harus menangani iklim investasi, salah satunya dengan omnibus law (UU Cipta Kerja). Ini adalah undang-undang yang menangani masalah banyak kerumitan birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi," terang dia. Tak hanya masalah iklim, pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Lembaga itu akan mengelola investasi dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF). "Institusi baru ini diperlukan karena Indonesia tidak bisa membangun sendiri hanya dari pembiayaan yang merupakan leverage dari utang. Harus ada instrumen dan institusi yang memberikan izin untuk memanfaatkan modal, menyeimbangkan pembiayaan. SWF INA salah satu upaya menarik lebih banyak modal swasta dan asing untuk membangun Indonesia," paparnya. Sejalan dengan itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut terkerek, yaitu dari semula ditargetkan hanya 1,76 persen dari PDB, kini bengkak ke 6,09 persen dari PDB. Pemerintah Indonesia pun mau tidak mau mengubah ketentuan batas defisit dari semula maksimal 3 persen dari PDB menjadi di atas 3 persen selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Mampu Kerek Investasi Ditengah Pandemi, Darmadi: Kerja Keras Kepala BKPM Harus Didukung Instansi Lainnya

Berita Selanjutnya

Empat Pilar Roadmap Perbankan 2020-2025

Berita Terkait

Ekonomi
Bursa Efek Indonesia (Foto: Dok MI)

BEI Suspensi Enam Saham, Termasuk PTRO dan BUVA

33 menit yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

Catat! Ini 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta Senin

1 jam yang lalu

Nasional
Pada hari keenam pencarian ini, SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi tiga korban lagi dalam kondisi meninggal dunia.

Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny Runtuh, Korban Tewas Capai 36 Orang

8 jam yang lalu

Ekonomi
BTN Semakin Unggul dalam Penyaluran KPR Subsidi FLPP (Foto: Dok BTN)

BTN Makin Unggul dalam Penyaluran KPR Subsidi FLPP, Lampaui Bank Himbara Lainnya

10 jam yang lalu

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

13 jam yang lalu