Bapanas Bolak Balik Jawab Isu Politisasi Bantuan Pangan

Zefry Andalas
Zefry Andalas
Diperbarui 12 Februari 2024 17:51 WIB
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo saat membagikan beras kepada masyarakat. (Foto: dok setkab)
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo saat membagikan beras kepada masyarakat. (Foto: dok setkab)

Jakarta, MI - Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar tersebut beredar karena stok beras untuk bantuan pangan diduga habis.

Arief menjelaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Tidak hanya itu, Arief pun menegaskan mengenai konteks bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Jika bantuan tersebut bentuknya non-tunai, maka penyalurannya pun harus non-tunai.

"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," tegasnya.