PBB Desak Junta Myanmar Buka Akses untuk Bantuan Kemanusiaan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 31 Januari 2022 23:41 WIB
London, Monitorindonesia.com - Sekretaris Jenderal PBB mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mengatasi "kebutuhan mendesak" rakyatnya, seraya menyoroti satu tahun sejak kudeta mengakhiri satu dekade demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan. Penggulingan terhadap pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021 telah memicu protes nasional selama berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah oleh militer – yang penggunaan senjata berat dan serangan udaranya terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan negara itu – telah menyalakan kembali konflik lama dan membuat puluhan ribu orang mengungsi. “Berbagai kerentanan yang dialami semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regional memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan para mitra untuk terus mengirim bantuan di lapangan,” kata Farhan Haq, wakil juru bicara Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan, dilansir Antara. "Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil konkret." Pemerintah militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Pemimpinnya mengatakan tindakan keras dan serangan militer adalah untuk melindungi negara dari "teroris". Junta itu telah bersumpah untuk tidak tunduk pada tekanan internasional dan sangat kritis terhadap PBB, seraya menuduh utusan PBB bias dan campur tangan dan pejabat tinggi PBB mengandalkan "berita terdistorsi". Haq mengatakan utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer telah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar dan akan bekerja dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang memimpin upaya diplomatik di dalam negeri itu. "Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dialog inklusif," kata Haq. "Solusi apa pun perlu dicapai dengan keterlibatan langsung dan mendengarkan dengan cermat semua orang yang terdampak oleh krisis yang sedang berlangsung. Suara mereka harus didengar dan dikumandangkan."   Sumber: Reuters

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Badai Musim Dingin Batalkan Lebih dari 1.400 Penerbangan di Amerika Serikat

Berita Selanjutnya

Keanggotaan Burkina Faso Diskors Uni Afrika Akibat Kudeta Militer

Berita Terkait

Nasional
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Ist)

Rentan Dikorupsi, Dharma Pongrekun Nilai MBG Layak Disetop

1 jam yang lalu

Nasional
Didin Alkindi (Foto: Dok MI)

Diterpa Sejumlah Masalah: Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi

1 jam yang lalu

Nusantara
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus ini di Mapolda Jambi, Selasa (7/10/2025) sore. (Foto: Istimewa)

Akhir Pelarian dan Modus Pembunuh Wanita Pemilik Mobil Pajero di Talang Bakung

3 jam yang lalu

Hukum
Konferensi pers penahanan Jaksa Gadungan Bobby Asia dan rekannya berinisial EF, Selasa (7/10/2025) (Foto: Dok MI)

PNS BPPKB Way Kanan Ngaku Jaksa kini Tersangka Korupsi

3 jam yang lalu

Nasional
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Foto: Ist)

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Audit Bangunan Pesantren

5 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Buka Peluang Kembali Panggil Eks Menag Yaqut usai Periksa Mantan Bendahara Amphuri

6 jam yang lalu