Sekarga Laporkan Dugaan Korupsi Mark Up Pembelian Pesawat Garuda Indonesia ke KPK

Monitorindonesia.com - Dugaan mark up pembelian pesawat Garuda Indonesia sejak tahun 2006 resmi dilaporkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut disampaikan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) ke KPK hari ini, 9 November 2021. Mereka semua meminta KPK untuk mengusut dugaan dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia itu. "Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," ujar Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampati Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021). Laporan ini kata Tomy bukan yang pertama dilakukan pihaknya. Sekarga sebenarnya sudah sering melapor ke KPK tapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh Lembaga Antikorupsi. "Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi Mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," tegas Tomy. Tomy menyebut salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung. Penunjukan langsung itu membuat negara mengeluarkan dana Rp800 miliar. "Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan," papar Tomy. KPK yang kini dibawah pimpinan Firli Bahuri diharap segera mengusut dugaan rasuah di tubuh perusahaan penyedia jasa penerbangan itu sudah sangat banyak. "Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," tutur Tomy. Tomy siap dipanggil KPK untuk memberikan data lain. Serikat pekerja tidak mau Garuda Indonesia terus menerus menjadi buruk. Permainan amis di PT Garuda Indonesia ini juga diyakini sebagai salah satu penyebab pailit. "Saya kira beban hutang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. ini yang harus ditelusuri oleh KPK," tutur Tomy.