Korupsi Pengadaan Bantuan Gerobak UMKM di Kemendag Mulai Disidik Bareskrim

wisnu
wisnu
Diperbarui 8 Juni 2022 20:15 WIB
Jakarta, MI - Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan gerobak UMKM di Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018-2019. Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo mengungkapkan, penyidikan kasus bantuan gerobak UMKM berawal dari pengaduan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat bantuan gerobak tersebut. "Ada dua laporan dalam perkara ini, jadi total nilai kontrak anggaran Rp76 miliar," kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/6). Berdasarkan pengaduan masyarakat, penyidik melakukan pendalaman dan penelusuran hingga status perkara dinaikkan ke penyidikan pada 16 Mei, dengan total sebanyak 20 orang diperiksa. "Kasus ini sangat menarik karena kami melihat tujuannya itu mulia, untuk perekonomian di pasar kecil pedagang bakso, tapi faktanya ada pengaduan masyarakat, makanya kami dalami, buka seluas-luasnya yang sebenar-benarnya," kata Cahyono. Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus bantuan gerobak UMKM ini. "Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pihak guna mendalami fakta-fakta terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP," tambahnya. Dia menjelaskan, pengadaan bantuan gerobak UMKM untuk Tahun Anggaran 2018 nilainya sebesar Rp49 miliar, yang ditujukan untuk 7.200 unit gerobak dengan harga satuan gerobak sekitar Rp7 juta. Sedangkan pengadaan gerobak tahun 2019 sebanyak 3.570 unit dengan harga satuan gerobak Rp 8,6 juta. Total ada 10.700 gerobak yang semula dialokasikan oleh Pemerintah secara gratis untuk disalurkan kepada para pelaku usaha. Penyidik telah menyita sejumlah gerobak yang belum dikirimkan ke pelaku UMKM sebagai barang bukti, karena terhadap gerobak itu belum dilakukan pembayaran. Namun, faktanya terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 persen. Selain itu, penyidik juga menemukan penurunan kualitas gerobak sebagaimana yang dicatatkan oleh Kementerian. "Jadi, nilainya digelembungkan dan fiktif. Penerima fiktif, bahkan penerimanya enggak sampai," tambahnya. Hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka; namun ada indikasi salah satu tersangka berasal dari institusi pemerintahan. Penyidik juga mengendus ada indikasi aliran dana ke sejumlah pejabat negara dan sedang melakukan perhitungan kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Indikasi kuat ada (aliran dana) di tingkat kementerian ada pejabat di tingkat kementerian," ujarnya.

Topik:

bareskrim polri korupsi bantuan bantuan umkm

Berita Sebelumnya

Bendera Ormas Terlarang HTI Berkibar saat Deklarasi Anies Capres 2024, Polisi Bilang Begini

Berita Selanjutnya

Markas Khilafatul Muslimin Surabaya Digeledah Polda Jatim, Kasus Apa?

Berita Terkait

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB

Lifestyle
Drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama seorang perempuan bernama Lisa Mariana akhirnya menemukan titik balik dramatis ketika hasil tes DNA diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) yang memastikan tidak ada kecocokan antara Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan Lisa. Kini uang bulanan Lisa Mariana masih menjadi misteri. Foto: Dok MI/Antara

Misteri Uang Bulanan Lisa Mariana

27 Agustus 2025 09:36 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB

Hukum
Wilmar Group (Foto: Dok MI/Ist)

Terseret Skandal Beras Oplosan Rp 99 T: Wilmar Group Coreng Dunia Usaha!

12 Juli 2025 13:02 WIB