DPR Dukung KPK Tangkap Maling  Dilihat Langsung Publik

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung komitmen KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Politisi NasDem itu menilai OTT merupakan salah satu proses tercepat ringkus koruptor. Sebab, KPK sudah mengantongi bukti kuat menindak para terduga koruptor dan tidak ada alasan menutupi penangkapan koruptor. "Lagi pula kalau memang ini dramatis, apa salahnya publik melihat langsung ada maling ditangkap? Kalau bisa ditangkap saat kejadian kenapa tidak. Sebab proses pembuktian jadi berlangsung lebih cepat dan mudah karena adanya barang bukti," ungkap Sahroni, Rabu (11/1), Sahroni tetap menekankan KPK memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan. Hal itu menurutnya, perlu dilakukan untuk meminimalisasi potensi korupsi. "Memang KPK harus tetap utamakan sistem pengawasan dan pencegahan," tukasnya. Namun demikian, tambah Sahroni, sistem pencegahan tentunya harus sesuai perkembangan zaman. KPK harus terus mengkaji dan mengevaluasi secara berkala agar sistem pencegahan berjalan dengan baik. "Tutup rapat-rapat segala celah korupsi. Dengan begitu saya yakin kita dapat lebih efektif dan efisien,” tutup Legislator Dapil DKI Jakarta III itu. Pandangan Sahroni tersebut bertolak belakang dengan apa yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK jangan sering melakukan tangkap tangan. "Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggi lah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," papar Luhut. Luhut mengatakan, efisiensi dan digitalisasi merupakan kunci. Menurutnya, jika seseorang mau bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil, tanpa menjadi pencuri. "Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat, di sorga aja lah kau," katanya. "Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya (koruptor) enggak akan bisa main-main," bebernya. Dia menjelaskan yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya tangkap tangan. Menurutnya, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada tangkap tangan. "Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan," ucap Luhut.