Jampidum Kejagung Tegaskan Restorative Justice Bukan Tempat Bernegosiasi 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Juni 2023 14:20 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JamPidum) Kejagung Fadil Zumhana menegaskan bahwa restorative justice bukan tempat untuk bernegosiasi dan itu tidak pernah terjadi. Hal itu Fadil tegaskan merespons kritikan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Johan Budi yang menyatakan bahwa restorative justice sering dianggap sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian kasus secara damai. “Saya menegaskan bahwa anggapan bahwa RJ adalah tempat untuk bernegosiasi adalah tidak benar. Kami menolak anggapan tersebut,” ungkap Fadil, Kamis (15/6). Hingga saat ini, ungkap Fadil, pihaknya belum pernah menerima protes dari masyarakat terkait penyidikan kasus yang dihentikan melalui restorative justice. Menurut Fadil, hal ini menunjukkan respon positif dari masyarakat. “Hingga saat ini, tidak ada protes atau gugatan hukum yang diajukan oleh masyarakat terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang positif,” bebernya. Fadil menyatakan bahwa pihaknya selalu mengendalikan ribuan perkara. Oleh karena itu, Fadil memastikan bahwa keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020. “Dalam beberapa bulan terakhir hingga bulan Juni kemarin, kami telah menangani sebanyak 2.929 perkara yang selalu berada di bawah pengawasan Jampidum setiap harinya," katanya "Dengan demikian, kami yakin bahwa keadilan restoratif telah berjalan sesuai dengan Perja 15/2020 dan tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat seperti keberatan atau praperadilan,” imbuh Fadil. (LA)

Topik:

Kejagung DPR Restorative Justice jampidum Fadil Zumhana

Berita Sebelumnya

Anak Buahnya Dibidik KPK, Jokowi: Hati-hati Mengelola Keuangan Negara!

Berita Selanjutnya

Satpam Sebut Mario Dandy Masuk Kompleks Green Permata Tanpa Izin

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Pidana di Kasus Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro

12 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Red Notice Anak Surya Darmadi segera Rampung

16 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

Kejagung Belum Tetapkan Status Buron Terhadap Silfester Matutina, Kenapa?

16 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

18 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Dok MI)

Silfester Tak Kunjung Dipenjara, Kekuasaan dan Uang jadi Panglima, Bukan Hukum!

19 jam yang lalu