Putusan Kasasi Mardani Maming Tepis Tudingan Kriminalisasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Agustus 2023 22:08 WIB
Jakarta, MI - Putusan kasasi atas vonis mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming menepis tudingan kriminalisasi hingga politisasi. Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa kasus suap itu murni penegakan hukum. "Penting kami sampaikan dari awal pun sekali pun ada beberapa pihak yang mencoba membangun opini bahwa ada kriminalisasi. Misalnya politisasi dalam penanganan perkara, dengan ditolaknya kasasi, artinya perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka terbantah itu semua," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/8). Diketahui, Mahkamah Agung (MA) menghukum Mardani Maming untuk mengembalikan Rp 110 miliar ke negara dan tetap divonis 12 tahun penjara. Ali menyebutkan putusan di tingkat pengadilan pertama sampai kasasi telah membuktikan ada unsur pidana dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan Maming. "Kami pastikan setiap penindakan, setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK murni penegakan hukum, tidak ada unsur kriminalisasi atau politisasi, atau pun di luar penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum," kata Ali. "Terbukti perkara ini juga dari tingkat pertama sampai MA dapat dibuktikan oleh tim jaksa KPK bahwa memang betul ada peristiwa pidana, ada rangkaian perbuatan dari tersangka hingga kemudian dibuktikan di persidangan para perbuatan dari terdakwa ini begitu ya," imbuh Ali. Dalam menangani perkara nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 itu, Hakim Agung Suhadi didampingi anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Suharto. Majelis hakim juga menghukum Mardani Maming untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dari vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. Maming disebut menerima suap senilai Rp118.754.731.752 terkait pelimpahan IUP OP batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Jumlah uang suap ini berbeda dengan apa yang disampaikan KPK dalam tahap penyidikan yaitu sekitar Rp 104,3 miliar. Maming disebut berperan aktif memperlancar proses peralihan IUP OP milik PT BKPL ke PT PCN. Maming memerintahkan, membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan IUP OP Batu Bara PT BKPL Nomor: 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT PCN. (Wan) #Kasasi Mardani Maming

Topik:

KPK MA Mardani Maming Kasasi mardani maming Suap Mardani Maming

Berita Sebelumnya

Kejagung Kebut Kasus Korupsi Tol Japek II, Ada Tersangka?

Berita Selanjutnya

Suami Nikita Willy Dilaporkan ke Polisi

Berita Terkait

Hukum
Mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) Tauhid Hamdi (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi

14 menit yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro (Foto: Istimewa)

KPK Panggil Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro Terkait Kasus Suap di Inhutani V

30 menit yang lalu

Hukum
Satu unit mobil Toyota Alphard yang sempat disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel) dikembalikan.

Alasan KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Rumah Noel

2 jam yang lalu

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

14 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

15 jam yang lalu