Saksi Sebut Komisi I DPR dan Menpora Dito Terima Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo Puluhan Miliar, Ini Kata Kejagung

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 September 2023 19:50 WIB
Jakarta, MI - Menpora Dito Ariotedjo disebut menerima aliran dana korupsi BTS Bakti Kominfo sebesar Rp 27 miliar. Hal ini diungkapkan oleh terdakwa Irwan Hermawan yang juga Komisaris PT Solitech Media Sinergy dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama saat menjadi saksi mahkota di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9). Merespons hal ini, Kejagung masih mencermati fakta dalam sidang kasus yang merugikan negara Rp 8,32 triliun yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate dan 11 orang lainnya. "Kita memonitor dan cermati terus hasil pemeriksaan dipersidangan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada Monitorindonesia.com, Selasa (26/9) malam. Sementara Komisi I DPR RI turut diduga menerima aliran dana korupsi ini melalui Staf Ahli Anggota DPR Nistra Yohan  senilai Rp70 miliar. Fakta itu juga muncul berdasarkan keterangan Irwan Hermawan dan Windy Purnama yang merupakan saksi mahkota untuk terdakwa Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto. Bermula saat saksi Windy Purnama menyebut diperintah terdakwa Anang Achmad Latif untuk menghubungi seseorang bernama Nistra. "Saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang (Anang Achmad Latif). Nomor telepon seseorang, namanya Nistra," ujar Windi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mendengar keterangan itu, Hakim Ketua Fahzal Hendri mencoba menggali soal sosok Nistra. Namun, Windy mengaku tak mengetahuinya. "Nistra tuh siapa?" tanya Hakim Fahzal. "Saya juga pada saat itu pak Anang lewat signal itu pak itu adalah untuk K1," sebut Windy. Hakim Fahzal lantas mengkonfirmasi sosok Nisra kepada Irwan Hermawan. Namun, Irwan hanya mengetahui dari berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberitaan di media massa. "Tahu kamu pekerjaannya apa, Wan?" tanya hakim. "Saya tidak tahu, kemudian muncul di BAP apa media," jawab Irwan. "Belakangan saya tahu dari pengacara saya beliau (Nistra Yohan) orang politik, staf salah satu anggota DPR," ungkap dia. "Berapa diserahkan ke dia?" tanya hakim. "Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia, totalnya Rp 70 miliar," ungkap Irwan Terkait soal kemungkinan Kejagung memeriksa lagi Menpora Dito Ariotedjo, Kejagung masih melihat perkembangan kasus ini yang sedang bergulir di meja hijau. "Kita lihat perkembangannya ya," tukas Ketut. Para terdakwa dalam kasus ini disangkakan merugikan negara Rp8,03 triliun. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga didakwa dalam kasus yang sama. Johnny G Plate diduga mendapatkan Rp17.848.308.000. Lalu, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif mendapatkan Rp5 miliar. Lalu, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mendapatkan Rp119 miliar. Kemudian, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp453 juta. Kemudian, terdakwa Windi Purnama mendapatkan Rp500 juta. Kemudian, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490. Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955, dan konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600. Duit itu diterima mulai Januari 2021-Oktober 2022. Para terdakwa diduga meraup keuntungan panas itu dengan memainkan sub kontraktor yang saling terafiliasi. (Wan)

Topik:

Kejagung Komisi I DPR RI Irwan Hermawan Nistra Yohan Dito

Berita Sebelumnya

Praka RM Cs Ternyata Sudah 14 Kali Beraksi dengan Modus Serupa

Berita Selanjutnya

Cupi Cupita Klaim Tak Tahu Promosikan Judi Online

Berita Terkait

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Respons Bantahan Kubu Nadiem soal Grup WA 'Mas Menteri Core Team': Buktikan di Persidangan

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea dan Cukai, Askolani (Foto: Istimewa)

Kejagung Buka Peluang Panggil Eks Dirjen Bea dan Cukai Askolani Terkait Kasus Ekspor POME

13 jam yang lalu

Hukum
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/03/2023)

Kejagung Didesak Periksa Eks Dirjen Bea Cukai Askolani terkait Korupsi POME

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

27 Oktober 2025 00:59 WIB

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

26 Oktober 2025 23:51 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

26 Oktober 2025 23:27 WIB