Pengadaan Meubelairnya Dikorupsi, Segini Jumlah Anggota DPR yang Dapat Rumdin

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan di rumah jabatan anggota DPR RI.  Kasus ini telah merugikan negara miliaran rupiah.

KPK menyatakan tersangka dalam kasus ini lebih dari dua orang. Modusnya, pengadaan dilakukan secara formalitas saja. Padahal pengadaan tersebut justru melanggar sejumlah aturan. 

Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus ini terjadi pada tahun 2020. Terjadi korupsi dalam pengadaan perlengkapan tersebut yang menyebabkan kerugian negara. "Antara lain segala kelengkapan rumah jabatan, seperti kelengkapan kamar tidur, ruang tamu, dan lain-lain," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (26/2).
 
KPK pernah meminta keterangan Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada Mei 2023 lalu. Saat itu, Indra tidak memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan.

Saat itu, Ali Fikri menyebut diperiksanya Indra masih pada tahap awal proses penindakan, yakni verifikasi pengaduan masyarakat, sehingga Ali tidak membeberkan kasusnya.

Terkait hal ini, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso menghormati apa yang disampaikan oleh KPK dalam membongkar kasus korupsi tersebut. Namun, kata dia selama belum ada penjelasan rinci dari kasus itu, ia menghargai asas praduga tak bersalah.

"Pada prinsipnya saya menghargai apa yang disampaikan KPK, tapi tentu saya juga menghargai asas praduga tidak bersalah, apalagi belum ada penjelasan rinci terkait hal itu," kata Agung saat dihubungi Monitorindonesia.com, Senin (26/2).

Karena itu, Agung meminta agar semua pihak menunggu hasil temuan dan keputusan terbaru dari KPK mengenai kasus tersebut. Sedang terkait kasus yang melibatkan Setjen DPR itu, ia meyakini bahwa semua proses proyek yang dilakukan DPR sudah sesuai ketentuan. "Kita tunggu saja proses selanjutnya dan saya meyakini bahwa semua proses di DPR sudah dilakukan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sebagai informasi bahwa DPR memiliki dua kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang berlokasi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. Dalam sidang paripurna DPR yang dipimpin Puan Maharani pada 4 Oktober 2019, diputuskan sebanyak 575 wakil rakyat mendapat rumah dinas di dua kawasan itu.