Pengungkapan Kasus Whoosh akan Merembet ke PSN Jokowi Lainnya

Jakarta, MI - Pengungkapan kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh disebut akan merembet ke Proyek Strategis Nasional (PSN) era mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Analis politik dan sosial, Ubedilah Badrun menegaskan, bahwa PSN mestinya dibangun untuk kepentingan rakyat banyak, bukan demi kepentingan kelompok atau elite.

"Kereta Whoosh itu harusnya demi kepentingan banyak bukan untuk kepentingan elite dan kepentingan kebanggaan, bukan itu. Perkara PSN ini juga kan tidak hanya Whoosh, ada IKN misalnya, ada banyak proyek-proyek strategis nasional yang sebetulnya (bermasalah) di era periode kedua Jokowi," kata Ubedilah, dikutip Senin (3/11/2025).

Menurutnya, proyek IKN yang menghabiskan hingga Rp600 triliun juga bermasalah. Pasalnya, di awal pemerintahan Jokowi menyatakan pembiayaan pembangunan tidak menggunakan APBN. 

"Jadikan menyalahi juga rencana awal, karena ya sebetulnya proyek IKN itu tidak laku, maksudnya awalnya kan datang ke Amerika ternyata Amerika tidak mau, datang ke Malaysia, ke Mesir, ke banyak negara akhirnya Jokowi memaksa pengusaha-pengusaha Indonesia menanam modal di situ. Itupun tidak cukup, akhirnya di-handle APBN 60 persen," bebernya.

Maka dengan demikian, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus melakukan evaluasi mendasar terhadap seluruh PSN, yang dibangun di era Jokowi itu.

"Perkara Whoosh ini bisa menjadi pintu untuk membongkar seluruh kebijakan, atau langkah-langkah Presiden Jokowi periode kedua pada dikoreksi," kata Ubedilah.

Selain IKN, Ubedilah juga menyoroti pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang kini justru tidak jelas nasibnya.

"Mengapa pembangunan Bandara (Kertajati) itu dilakukan, apakah ada di belakang mereka ada transaksi-transaksi yang tersembunyi, soal pembebasan lahan, lalu adakah setoran-setoran," jelasnya.

"Bahkan kebijakan-kebijakan PSN itu kan perlu ada banyak aktor yang terlibat di dalamnya, apakah pada waktu itu parlemennya ikut diam? Apakah parlemennya ikut busuk, ikut cawe-cawe untuk transaksi itu, itu kan perlu dibongkar," imbuhnya.

PSN Jokowi yang paling tersorot

Dari sekian banyak PSN 'abal-abal' warisan Jokowi, beberapa diantaranya menjadi sorotan masyarakat. Karena menimbulkan beban baru bagi APBN, dekat dengan perampasan aset rakyat dan kerusakan lingkungan.

1. PSN Rempang Eco City
Pada 9 September 2024, tepat setahun tragedi Rempang. Kala itu, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terpaksa melawan aparat demi mempertahankan haknya.

Konflik hebat terjadi, karena warga menolak digusur dari rumah atau lahannya yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Proyek ini masuk daftar PSN 2023, melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Kawasan Rempang Eco City seluas 165 kilometer-persegi, rencananya dibangun PT Makmur Elok Graha (MEG), anak usaha Artha Graha milik taipan Tomy Winata.

Nantinya, kawasan ini memiliki industri pengolahan pasir kuarsa dan silika lewat kerja sama PT MEG dengan Xinyi International Investment Limited, investor asal China. Nilai investasinya mencapai Rp381 triliun hingga 2080.

Selain itu, Rempang Eco City bakal menjadi kawasan perdagangan dan pariwisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong daya saing Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Untuk tahap pengembangan Eco City Area Batam Rempang, investasinya Rp43 triliun.

Pada 22 Desember 2024, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu bersama eks Mantan Ketua KPK Abraham Samad, menyambangi warga Rempang Eco City.

Said Didu mengecam pemerintah yang tega merampas hak rakyat demi proyek yang melibatkan oligarki dan investor asing.

“Kedatangan kami untuk menghentikan pengambilalihan kedaulatan rakyat. Jangan sampai saat kita tidur, tiba-tiba tanah kita sudah berubah kepemilikan. Itu yang kami takutkan," kata Said Didu.

Hingga saat ini, konflik antar warga yang menolak tanahnya dijadikan Rempang Eco City, terus bergulir. Berdasarkan data BP Batam, sebanyak 190 kepala keluarga (KK) sudah meninggalkan kampungnya untuk diserahkan ke BP Batam. Sedangkan total warga terdampak tahap pertama sekitar 850 KK, artinya 660 KK lainnya masih menolak.

2. Proyek Kereta Whoosh

Tepat pada 17 Oktober 2024, Kereta Whoosh yang dulu bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, setahun beroperasi.

Di mana, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Kereta Whoosh, menyatakan berhasil menjual 5,8 juta tiket. Atau naik 100 persen dibandingkan saat awal beroperasi pada 17 Oktober 2023.

Jumlah penumpang Kereta Whoosh mencapai 4,65 juta, atau naik 400 persen ketimbang 2023 yang hanya 1,1 juta penumpang.

Tapi jangan senang atau bangga dulu. Kereta Whoosh termasuk PSN yang didorong Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

Asal tahu saja, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) digarap China, nilai investasinya US$5,5 miliar atau Rp86,5 triliun.

Dalam perjalanannya, terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun Rp27,09 triliun. Sehingga total investasinya menggemuk Rp114,24 triliun.  Kejadian ini bakal menjadi bom waktu bagi pemerintahan Prabowo, khususnya BUMN.

Ujung-ujungnya, nilai proyek pembangunan KCJB yang digarap China ini, lebih mahal ketimbang proposal yang ditawarkan Jepang yang hanya US$6,2 miliar atau Rp97,34 triliun.

Untuk pembiayaan proyek kereta ini, berasal dari utang Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.

Sisanya yang 25 persen, merupakan setoran modal pemegang saham, yakni gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)  sebesar 60 persen, dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd, sebesar 40 persen.

Ada 4 BUMN yang masuk dalam PSBI yakni PT Wijaya Karya (Persero/Wika) Tbk, PT Jasamarga (Persero), Perkebunan Nusantara VIII, dan PT KAI (Persero).

Mahalnya ongkos pembangunan Kereta Whoosh ini, dikritik banyak kalangan analis dan ekonom.

Mulai soal rute Jakarta-Bandung yang tak ideal untuk ditempuh dengan kereta cepat. Dari sisi bisnis, tak menguntungkan. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk balik modal alias break event point (BEP).

Ekonom senior, almarhum Faisal Basri menyebut, perlu 139 tahun untuk BEP. Bayangkan, konsorsium BUMN yang terlibat dalam KCIC harus bersabar hingga seabad lebih jika ingin menikmati untung.

Jangan-jangan, umur keretanya saja tak sampai 10 tahun harus ganti.  Berarti biaya lagi. Sementara pihak KCIC meyakini proses BEP bisa ditempuh dalam 40 tahun. Entah bagaimana menghitungnya.

Setelah Kereta Whoosh beroperasi, utang sejumlah BUMN selaku pemilik saham KCIC malahan bengkak.

Sebut saja, PT Wijaya Karya (Persero/Wika) Tbk, anggota konsorsium BUMN Indonesia di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham pengendali KCIC (60 persen), utangnya mendadak naik.

Untuk proyek ini, Wika harus setor modal Rp6,1 triliun yang berasal dari penerbitan surat utang. Akibatnya, keuangan BUMN karya ini, 'buntung' Rp7,12 triliun pada 2023.

Beban paling berat berada di pundak PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) selaku pemimpin PSBI.

Kuartal I-2024, utang KAI naik dari Rp50,46 triliun (2023), menjadi Rp56,56 triliun. Jauh jika dibandingkan dengan utang KAI pada 2020 yang hanya Rp35,92 triliun. Masih percaya proyek ini menguntungkan?

3. Ibu Kota Nusantara (IKN)

Mungkin tak banyak yang tahu jika proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), masuk PSN.

Ditetapkan melalui Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9/2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

Meski banyak dikritik kalangan ekonom, Jokowi jalan terus mengawal megaproyek IKN senilai Rp466 triliun sampai terlihat wujudnya. "Kondisi ini menempatkan pembangunan IKN pada skenario gagal," kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Alasan dia, perekonomian Indonesia saat ini, tidak sedang baik-baik saja. Penerimaan negara jeblok terus. Di mana, rasio pajak terjun bebas. Sementara, rasio utang meroket tanpa bisa ditahan. Artinya, ada keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan investor.  Semua faktor itu akan berdampak kepada megaproyek IKN.

Investor asing yang selalu diklaim Jokowi antre masuk ke IKN pun, tak lebih 'omon-omon' saja. Mungkin, hanya Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 12 konglomerat, dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan yang 'ndablek' untuk investasi di IKN. Nilainya lumayan besar, sekitar Rp20 triliun.

Belakangan terkuak, investasi konsorsium yang dipimpin Aguan hanya ikut perintah Jokowi. Maklumlah, pengusaha harus selalu manut kepada  penguasa.

Atas investasi itu, Aguan diduga dapat ganjaran berupa PSN di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Namun Aguan tak sendiri. Franky Widjaja bos Sinar Mas juga diberi hadiah PSN di BSD.

Meski tak ada investor kakap yang kepincut masuk ke IKN, Jokowi jalan terus. Bahkan dikebutnya pembangunan IKN bisa rampung sebelum 17 Agustus 2024. Agar bisa digunakan untuk upacara kenegaraan.

Tak hanya itu, Jokowi juga ingin prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih di Pemilu 2024 dilantik di IKN. Seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 2 April 2024.

"17 Agustus, upacaranya rencananya masih di sana (IKN). Pelantikan presiden, Insha Allah sudah di sana. Rencananya begitu," kata Basuki yang kini menjabat Kepala Otorita IKN (OIKN).

Tapi kenyataannya meleset. Hanya saja upacara HUT ke-79 RI yang digelar 17 Agustus 2024 berlangsung di dua tempat yakni IKN dan Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga Presiden RI terpilih 2024-2029, hadir.

4. PSN-PIK 2 Milik Aguan

Sejak awal, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang digagas PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) untuk membangun Tropical Coastland, ditolak masyarakat.

Status PSN ini disetujui Jokowi pada Maret 2024, dituding sebagai 'hadiah' untuk Sugianto Kusuma alias Aguan. Dinilai berhasil menggiring para taipan untuk membenamkan duitnya di IKN. Tetapi, ketika kekuasan beralih ke Prabowo, mulai terkuak borok-borok PSN PIK 2.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid ujug-ujug menuding PSN di PIK 2 melanggar sejumlah aturan pertanahan. Pengembangan PSN milik Aguan seluas 1.705 hektare (ha), sebagian besar masih bersatus hutan lindung.

"Dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarenya adalah kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali," kata Nusron, Kamis (28/11/2024).

Pernyataan Nusron langsung dibantah Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hutan lindung banyak beralih fungsi sebagai lahan tambak masyarakat. Sehingga, hadirnya PSN PIK 2 diklaim bakal mengembalikan aset-aset negara.

Asal tahu saja, PSN di PIK 2 berupa pembangunan green area dan eco-city yang investasinya mencapai Rpp65 triliun. PSN ini diyakini menyerap 6.235 pekerja langsung dan 13.550 pekerja sebagai efek pengganda.

Adalah Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, paling rajin mengkritisi PSN miliak Aguan ini, lewat media sosial (medsos). Mulai soal penyerobotan lahan hingga ganti rugi lahan yang harganya tak masuk akal. Harga lahan untuk PSN di PIK 2 dihargai paling mahal Rp50 ribu/meter-persegi.

Dia pun membongkar adanya pengereahan aparat dan kepala desa untuk memuluskan ganti rugi lahan dari pengembang PSN di PIK-2. Atas sikap kritisnya itu, Sid Didu harus berhadapan dengan hukum.

Dia dilaporkan melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ke Polresta Tangerang oleh Maskota, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Tangerang.

Buntut dari pelaporan itu, sebanyak 20 orang menggugat perdata Aguan, bersama konglomerat Salim Group ke PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Masih ada lima tergugat lain yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Kukuh Mandiri Lestari, Airlangga Hartarto, Sutarta Wijaya serta Maskota.

Kuasa hukum penggugat, Ahmad Khozinudin menuturkan, gugatan terhadap 8 pihak itu itu masuk perdata berupa niatan melanggar hukum atas PSN PIK 2 Tropical Coastland.

Para penggugat mendesak tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan nilai fantastis mencapai Rp612 triliun.

Di samping itu, para penggugat mendesak agar proyek PSN PIK 2 itu dihentikan. Alasannya, proyek itu melenceng dari rencana awal pengembangan.  Serta merugikan warga setempat. Muncul dugaan, status PSN digunakan untuk merampas tanah rakyat dengan harga murah.

“Kami minta dihukum untuk menghentikan proyek baik yang ada di area PSN atau di luar PSN. karena area PSN ini kan hanya 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa ya 100,000 hektare,” kata Khozinuddin.