KPK Didesak Geledah Rumah Sekjen BPK Syamsudin, Padang Pamungkas dan Yudy Ayodya: Spekulasi Dugaan Kasus di Kementerian Kian Menguat!

Jakarta, MI - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Syamsudin, Aduitor BPK RI Padang Pamungkas hingga Auditor BPK RI Yudy Ayodya Baruna.

Penggeledahan tersebut, menurutnya untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, Syamsudin saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV BPK RI diduga bermain audit di Kementan. Lalu, Direktur Pemeriksaan IV.B BPK RI, Padang Pamungkas diduga bermain audit BPK RI di Kementerian ESDM. Kemudian, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan IV.A.2 BPK RI, Yudy Ayodya Baruna diduga bermain audit di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Korupsi dimanapun harus diberantas, apalagi di lembaga yang punya kewenangan memeriksa lembaga lain. Kecenderungan oknum-oknumnya memanfaatkan kewenangan pengawasannya itu sangat besar termasuk oknum-oknum BPK. Apa lagi ada bukti harta kekayaannya tidak logis sebagai ASN," kata Abdul Fickar Hadjar kepada Monitorindonesia.com, Rabu (26/11/2025).

Menurut Abdul Fickar, KPK juga dapat menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset-aset pejabat BPK RI itu. "KPK bersama PPATK perlu menelusuri aset-aset mereka jika memang tidak wajar," tandasnya.

Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sempat menyatakan bahwa pihaknya selalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Termasuk menelusuri aset-aset dan/atau kekayaan mereka yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

"Memang sudah sesuai aturan yang berlaku, kami menjalin kerja sama dengan penyidik dalam upaya penegakkan hukum. Kami selalu siap membantu temen-teman penyidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ivan kepada Monitorindonesia.com.

Diketahui bahwa pemeriksaan berulang yang dilakukan KPK terhadap pejabat BPK RI itu memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. 

Langkah KPK yang terlihat intens itu menimbulkan dugaan kuat bahwa lembaga antirasuah tengah menelusuri kasus sensitif yang melibatkan instansi strategis negara.

Pada Kamis pekan lalu, KPK lebih dulu memeriksa Padang Pamungkas, Kepala Auditorat Keuangan Negara IV BPK. Ia hadir sebagai saksi dalam penyelidikan awal yang belum dijelaskan kepada publik. 

Hanya berselang beberapa hari, Kamis (20/11/2025), giliran auditor BPK Yudy Ayodya Baruna diperiksa setelah tim KPK mendatangi langsung gedung BPK. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan rangkaian pemeriksaan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa penyelidikan masih pada tahap awal sehingga lembaga belum dapat menyampaikan detail temuan ataupun dugaan keterlibatan pihak tertentu. “Masih di tahap lidik, belum bisa disampaikan,” kata Budi, Jumat (21/11/2025).

Meski KPK menahan informasi, spekulasi telah berkembang. Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, bahwa pemeriksaan pejabat BPK berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di tiga kementerian: Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Dugaan itu membuat situasi semakin menarik perhatian, mengingat BPK merupakan lembaga yang berperan mengawasi dan memeriksa laporan keuangan negara.

Rangkaian pemeriksaan dalam tempo berdekatan ini memunculkan asumsi bahwa KPK tengah menelusuri pola tertentu yang melibatkan auditor tingkat tinggi. Namun hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi yang dapat membuka arah penyelidikan yang sebenarnya.

Kenapa Eks Anak Buah Sekjen BPK Syamsudin di Ditjen PKN IV Dibidik KPK? Selengkapnya di sini...

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BPK RI Isma Yatun dan Yudy Ayodya belum menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com.