DPR Khawatir Sahkan RUU Perampasan Aset? Pakar Hukum: Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Rizky Amin

Diperbarui 21 Agustus 2023 10:33 WIB

DPR Khawatir Sahkan RUU Perampasan Aset? Pakar Hukum: Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Jakarta, MI - Kasus dugaan korupsi terkait memalsukan dokumen yang dijadikan alat bukti dalam persidangan sengketa lahan antara PT Sendawar Jaya dan sejumlah pihak, termasuk Kejagung yang menjerat Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismail Thomas membuka mata publik, bahwa uang haram yang masih beredar akan mengantarkan seseorang kepada kekuasaan. Konsekuensinya, yang bersangkutan berpotensi melakukan kejahatan, seperti korupsi demi bisa terus menjaga status quo. Atas dasar itu sepertinya penghuni Senayan tidak mau buru-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai belum dibahas dan disahkannya RUU Perampasan Aset juga karena adanya faktor kekhawatiran dari DPR hingga pemerintah. Kehadiran beleid itu diyakini bakal jadi senjata makan tuan. "Undang-Undang Perampasan Aset bisa menjadi senjata makan tuan. Sejatinya perampasan aset hanya dilakukan terhadap aset-aset hasil kejahatan. Jadi setiap aset objek perampasan pasti ada riwayat yuridisnya, meskipun pada saat diketahui secara formal sudah menjadi aset yang legal," ujar Abdul Fickar saat dihubungi Monitorindonesia.com, Senin (21/8). RUU Perampasan Aset diketahui sudah lewat enam kali sidang paripurna sejak surat perintah presiden (surpres) diserahkan pemerintah. Ini tak ayal ikut mengundang pertanyaan akan keseriusan DPR tentang urgensi pemberantasan korupsi. Padahal, RUU tersebut juga sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Aneh, RUU itu hingga saat ini tak kunjung disahkan. "Itu tandanya kekuasaan riil itu ada dikekuatan partai politik, karena itu eksekutif sekelas Presiden saja tidak efektif," tambah Abdul Fickar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan sudah berulang kali mendorong agar DPR segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset, dalam upaya memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. "RUU perampasan aset, saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang posisinya itu ada di DPR," kata Jokowi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Surat Presiden (Surpres) RUU Perampasan Aset belum juga dibacakan dalam rapat paripurna karena pihkanya tengah fokus menggodok RUU yang lain. "Terkait dengan perampasan aset, hari ini Komisi III sedang fokus membahas tiga permasalahan atau RUU yang masih dibahas," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). (Wan) #RUU Perampasan Aset

Topik:

Ruu perampasan aset

DPR Khawatir Sahkan RUU Perampasan Aset? Pakar Hukum: Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Berita Sebelumnya

Kasus Korupsi Ismail Thomas Seperti Cerita Bersambung

Berita Selanjutnya

Input Data DCS Saja Tidak Sinkron, Gimana Hitung Suara Pilpres

Berita Terkait

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Baleg DPR RI Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K