Mayoritas Daerah Andalkan PBB-P2, PAD Masih Rendah

Jakarta, MI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mayoritas wilayah di Indonesia. 

Kondisi ini membuat banyak daerah masih menggantungkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber utama penguatan PAD.

Bima Arya mengungkapkan, dari total 548 daerah, hanya 26 yang memiliki kapasitas fiskal kuat.

"Berarti daerah-daerah ini yang berarti daerah-daerah ini mampu membiayai sebagian besar kebutuhan belanja dari pendapatan asli daerah tanpa tergantung besar tanpa tergantung besar terhadap transfer dari pemerintah pusat," ujar Bima Arya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025).

Bima Arya menambahkan, sebanyak 27 daerah atau 4,95 persen dari total wilayah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal sedang. 

"Selebihnya 493 daerah atau 90,29 persen tergolong dalam kategori kapasitas fiskal lemah, yakni sangat tergantung pada dana transfer pusat," jelasnya.

Untuk Provinsi, lanjut Bima Arya, hanya ada 11 dari 38 provinsi kondisi fiskalnya kuat, 12 provinsi sedang dan 15 provinsi lemah.

"Di tingkat kabupaten, dari 415 hanya 4 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 4 kabupaten berada dalam kategori sedang dan mayoritas atau sebagian besar yakni 407 kabupaten tergolong lemah," tuturnya.

Bima Arya menilai, kondisi ini menegaskan bahwa otonomi fiskal di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Ia menyebut, ketergantungan tinggi daerah pada transfer pusat berpotensi melemahkan kemandirian untuk mengelola pelayanan publik.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan strategi PAD yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Harga ketimpangan fiskal dapat dikurangi serta memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah," imbuhnya.

"Namun selama ini, salah satu kebijakan yang sering ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah melalui kenaikan PBB-P2. Akhirnya, kebijakan tersebut seringkali menimbulkan resistensi sosial karena langsung membebani masyarakat," pungkasnya.