Oknum Kades dan Bendahara Desa di Tulungagung Tersangka Korupsi Rp 787 Juta

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Agustus 2024 4 jam yang lalu
Petugas mengawal dua oknum perangkat desa tersangka korupsi APBDes. (Foto' Antara)
Petugas mengawal dua oknum perangkat desa tersangka korupsi APBDes. (Foto' Antara)

Tulungagung, MI - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah menetapkan dua oknum perangkat desa di daerah itu sebagai tersangka korupsi dana APBDes dan PADes 2014-2019.

"Ya, kami telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi APBDes dan PADes di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman. Tersangka tersebut adalah kades dan bendahara desa," ujar Kepala Kejaksaan Negri Tulungagung, Tri Sutrisno di Tulungagung, Minggu (11/8/2024).

Dikatakan, penanganan kasus ini sebenarnya sudah lama, sekitar tiga tahun sejak penyelidikan resmi dimulai pada 2021.

Kasus ini akhirnya dinyatakan naik status ke penyidikan setelah hasil pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) menemukan sejumlah alat bukti untuk menjerat para tersangka yang terlibat.

Oknum kades dan bendahara Desa Batangsaren kemudian dijadikan tersangka karena dinilai berperan dan bertanggung jawab langsung atas kebocoran anggaran desa setempat selama kurun 2014-2019.

Keduanya diduga telah bersekongkol untuk melakukan korupsi anggaran desa, termasuk dalam penyewaan tanah kas desa.

Kerugian negara akibat perbuatan mereka diperkirakan mencapai Rp787 juta selama periode tersebut.

Kedua tersangka yang berinisial RPG (kades) dan KMZ (bendahara) saat ini telah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Penahanan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan melarikan diri sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

BACA JUGA: Deret Aset yang Disita KPK Terkait Korupsi DJKA

BACA JUGA: 9 Rumah Disita KPK Terkait Korupsi DJKA

Meskipun telah berstatus sebagai tersangka, RPG dan KMZ masih menjabat sebagai Kades dan Bendahara Desa Batangsaren.

Pihak Kejari Tulungagung kini berfokus mempercepat pemberkasan agar kasus ini segera masuk ke tahap persidangan.

"Kami akan segera melakukan percepatan pemberkasan untuk bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya," tandasnya.