Usut Keterlibatan Jampidsus Febrie, DPR Didesak Bentuk Panjasus Kasus Zarof Ricar

Jakarta, MI - Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak) mendesak Komisi III DPR RI agar membentuk Panitia Kerja Khusus (Panjasus) Kasus Zarof Ricar serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Sebelumnya koalisi melayangkan surat kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman pada 23 Juli 2025.

Kosmak mengendus, dugaan korupsi, perintangan penyidikan, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, dalam penanganan perkara eks pejabat MA sekaligus makelar kasus, Zarof Ricar.

Kosmak mendorong Panjasus memanggil pihak-pihak dalam empat klaster. Pertama, terduga pemberi suap dalam pengurusan perkara perdata untuk memenangkan Sugar Group Company melawan Marubeni Corporation, yakni pemilik Sugar Group, Gunawan Yusuf dan Purwanti Lee. Kedua, terduga penerima suap, yaitu hakim agung Sunarto (Ketua MA), Soltoni Mohdally, Syamsul Ma’arif, Suharto dan kawan-kawan Ketiga, makelar kasus, Zarof Ricar dan anaknya, Ronny Bara Pratama. Keempat, aparat penegak hukum (APH), yakni Febrie Adriansyah dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurachman Adikusumo.

”Melalui Panjasus kasus Zarof Ricar, Komisi III DPR RI mendapatkan momentum yang fundamental guna memulihkan kembali tatanan hukum Indonesia yang tengah mengalami kerusakan akut yang amat parah secara sistemik. Apabila dibiarkan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap hukum dan penegakannya. Penanggulangan kerusakan akut pada tatanan hukum nasional membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, DPR, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Harus dimulai dari pembersihan mafia hukum di tubuh Mahkamah Agung RI dan Jampidsus Kejagung RI,” kata Koordinator Kosmak, Ronald Loblobly, Rabu (20/8/2025).

Ronald menyebut, Panjasus harus dimulai dengan “teori makan bubur panas” dengan mendalami lebih dulu dugaan penggelapan barang bukti. Salah satunya, publikasi penyidik Kejagung soal barang bukti yang disita dari kediaman Zarof Ricar di Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 24 Oktober 2024 hanya senilai Rp920 miliar dan 51 kg emas.

Namun, kesaksian Ronny Bara Pratama di persidangan 28 April 2025 menyatakan jumlah uang yang disita mencapai Rp1,2 triliun. Bahkan, berdasarkan berita acara penyitaan terbaru, jumlahnya diduga mencapai Rp1,6 triliun.

”Terdapat dugaan barang bukti uang tunai sedikitnya sebesar Rp680 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum di Jampidsus Kejagung RI. Agar Zarof Ricar dan keluarganya diam -- sebagai imbalannya--atas perintah Jampidsus Febrie Adriansyah – jaksa Nurachman Adikusumo selaku JPU tidak melekatkan pasal suap terhadap terdakwa Zarof Ricar. Melainkan pasal gratifikasi, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS02/M.1.14/Ft.1/01/2025, tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” beber Ronald.

Padahal, kata Ronald, dalam pemeriksaan pada Oktober 2024, Zarof sudah mengakui menerima suap Rp50 miliar dan Rp20 miliar dari Sugar Group Company melalui pemiliknya, Purwati Lee. Uang itu disebut untuk memenangkan gugatan Sugar Group melawan Marubeni Corporation di tingkat kasasi hingga peninjauan kembali.

Pengakuan itu kembali ditegaskan Zarof dalam persidangan 7 Mei 2025. Namun, Febrie Adriansyah disebut tidak segera memerintahkan penggeledahan di seluruh lokasi Sugar Group Company maupun pemeriksaan terhadap Gunawan Yusuf dan Purwati Lee.

Langkah itu baru dilakukan Mei 2025, enam bulan setelah Zarof ditetapkan tersangka, sehingga memunculkan kecurigaan adanya permainan. “Keganjilan lainnya, dalam pembuktian dakwaan terhadap terdakwa Zarof Ricar, JPU tidak memakai alat bukti elektronik yang ditemukan saat penggeledahan, baik berupa handphone, laptop maupun email milik Zarof Ricar, anak-anaknya, dan istrinya,” pungkas Ronald.

Kasus ini juga pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ronald Cs. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah angkat bicara terkait laporan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menilai laporan itu sebagai bentuk pelawanan balik koruptor. Alasannya, ada sejumlah kasus korupsi di Kejagung tengah menjadi sorotan, di antaranya kasus Timah, makelar kasus Zarof Ricar, hingga yang terbaru terkait tata kelola minyak mentah Pertamina.

"Semakin besar perkara yang sedang diungkap, pasti semakin besar serangan baliknya," kata Febrie, Selasa (11/3/2025).

Febrie mengaku tidak ambil pusing dengan laporan yang ditujukan kepadanya dan menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa terjadi. 

"Biasalah, pasti ada perlawanan," tukasnya.