Polisi Tangkap DPO Terpidana Kasus Pemilu 2024 di Papua Barat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 Juni 2024 11:39 WIB
Tim Polres Teluk Wondama menangkap Barnabas Sayori DPO terpidana kasus Pemilu 2024. (Foto: Antara)
Tim Polres Teluk Wondama menangkap Barnabas Sayori DPO terpidana kasus Pemilu 2024. (Foto: Antara)

Manokwari, MI - Kepolisian Resor (Polres) Teluk Wondama, Papua Barat, berhasil menangkap Barnabas Sayori terpidana kasus Pemilu 2024 yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Manokwari.

"Kami sudah mengamankan BS yang merupakan terpidana kasus Pemilu 2024," ujar Kepala Polres Teluk Wondama AKBP Hari Sutanto melalui keterangan tertulis di Manokwari, Rabu (19/6/2024).

Dia menjelaskan bahwa terpidana yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama ditangkap saat bersembunyi di kawasan pesisir pada 15 Juni 2024 setelah sebelumnya melarikan diri ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Terpidana juga sempat berpindah-pindah lokasi persembunyian guna menghindari pengejaran dari aparat kepolisian bersama Tim Tabur Kejaksaan Negeri Manokwari kurang lebih selama satu bulan. "Kemudian melarikan diri ke Manokwari, dan Bulan Juni 2024 kembali melarikan diri ke Teluk Wondama," ungkap Kapolres.

Terpidana tersebut, telah divonis hukuman penjara selama sepuluh bulan dan denda Rp18 juta sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 80/Pid.Sus/2024/PN Mnk.

"Kalau uang dendanya tidak dibayar ke negara maka akan ditambah hukuman satu bulan penjara," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa Barnabas Sayori terbukti melakukan tindak pidana kepemiluan dengan mencoblos surat suara lebih dari satu kali pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Wasior, Teluk Wondama.

Penangkapan terhadap Barnabas Sayori merupakan bukti komitmen Polres Teluk Wondama untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pemilu, mengingat pemerintah akan kembali menggelar Pilkada pada 27 November 2024. "Terpidana sudah kami serahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 16 Juni 2024 untuk jalani putusan Pengadilan," ucap Hari Sutanto. (AM)