Potensi Konflik Kepentingan, Menteri Nyaleg Didesak Mundur!

Rizky Amin

Diperbarui 13 Mei 2023 07:57 WIB

Potensi Konflik Kepentingan, Menteri Nyaleg Didesak Mundur!

Jakarta, MI - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak para menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri jika ingin maju di Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (caleg). Apalagi berpotensi timbulnya konflik kepentingan. “Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara di daerah pemilihannya,” kata Kurnia, Sabtu (13/5). Selain itu, kata Kurnia, kinerja sebagai menteri juga diyakini tidak akan maksimal, apalagi jelang masa kampanye nanti. Konsentrasi mereka dalam menjalankan mandat sebagai menteri akan terganggu. “Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri, kami mendesak presiden mengambil sikap, seperti memberhentikan mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju,” katanya. Tidak hanya itu, Kurnia juga mendesak anggota kabinet lain yang akan maju, baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden 2024, segera meninggalkan jabatannya. Potensi persoalannya pun serupa, mereka disinyalir dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dalam masa pendaftaran calon anggota legislatif, diketahui sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut mencalonkan diri. Yaitu, Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) dari Partai Amanat Nasional, Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) dan Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan) dari Partai Bulan Bintang dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dari Perindo. Diketahui, tidak ada aturan yang melarang menteri mengharuskan mundur jika menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa menteri tak harus mundur untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Putusan ini diketok Ketua MK saat itu Hamdan Zoelva, yang memimpin sidang pembacaan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut MK, jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri, yang bersangkutan dapat dipertahankan, atau sebaliknya. Jabatan menteri berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, sehingga eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham. Memang, menurut Mahkamah, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Namun, hal itu dapat ditekan karena ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR maupun masyarakat. Sementara, menjelang Pemilu 2019, Presiden Jokowi mempersilahkan menterinya maju sebagai caleg. Saat itu, Jokowi mengatakan, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak harus mundur, tetapi wajib cuti. (LA) #Menteri Nyaleg

Topik:

Kpu pemilu presiden Menteri Pileg

Potensi Konflik Kepentingan, Menteri Nyaleg Didesak Mundur!

Berita Sebelumnya

Zulhas Tak Nyaleg, PAN Siap Turunkan Jika Diperlukan

Berita Selanjutnya

Tidak Ada Rencana Gabung KKIR, PAN Tegaskan KIB Solid

Berita Terkait

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K